Pasca putusan MA, Disdik dan Dewan minta kesiapan UN tidak kendor

Wonogiri (Espos)–Dinas pendidikan (Disdik) dan DPRD Wonogiri meminta pengajar dan anak didik tidak kendor dalam menghadapi ujian nasional (UN), menyusul keputusan MA soal UN. Selain itu, Disdik dan Dewan juga sepakat UN hanya menjadi salah satu faktor untuk mengukur kelulusan siswa, bukan menjadi satu-satunya faktor penentu kelulusan siswa.

Penegasan itu disampaikan Kepala Disdik Wonogiri, H Suparno dan Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri, MH Zaenudin saat ditemui <I>Espos<I> secara terpisah, Senin (7/12). “Kami telah meminta kepada pengelola sekolah untuk melanjutkan kesiapan menghadapi UN. Ada atau tidak ada putusan tetap mengefektifkan pembelajaran, karena setiap tahun sekolah tetap harus melakukan evaluasi,” ujar Kadisdik, H Suparno.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dia meminta pascaputusan MA tidak membuat anak didik dan guru loyo. “Dorong, anak didik untuk tetap bersemangat sehingga saat hari H bisa mengerjakan dan tidak tinggal kelas. Apalagi ujian tahun ajaran ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama bulan Maret, dan jika memang ada siswa yang belum lulus bisa mengikuti ujian tahap II bulan Mei. Pengulangan hanya dilakukan pada Mapel yang tidak lulus.”

Mantan Kepala SMAN 2 Wonogiri ini meminta proses pembelajarn selama tiga tahun dihargai dan tidak hanya diukur dari empay Mapel UN. Suparno juga meminta Dikti dan Dikdasmen melakukan koordinasi sehingga tidak muncul kesemrawutan penerimaan mahasiswa baru. “Pengalaman yang sudah-sudah, siswa belum diketahui lulus atau tidaknya di tingkatan SLTA, perguruan tinggi sudah menyatakan menerima. Mestinya kelender perguruan tinggi menyesuaikan. Juga Perum Peruri sebagai pencetak ijazah jangan terlambat lagi, sehingga merepotkan anak didik saat akan mendaftar ke PT.”

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri, MH Zaenudin mengatakan Pemkab hendaknya mengikuti keputusan dari pemerintah pusat sebagai wujud mekanisme pemerintahan. “Saya sepakat UN bukan satu-satunya indikator kelulusan siswa, namun kami setuju tetap ada standar kelulusan agar ada kesamaan secara nasional. Misalkan Mapel Bahasa Indonesia, mestinya juga ada standar kelulusan secara nasional.”

Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam menyikapi keputusan MA tersebut. Sebelumnya, Kepala SMAN 3 Wonogiri H Hasim Koiman dan Kepala SMPN 1 RSBI Wonogiri, H Kusman mengatakan kesiapan UN tetap dilakukan dengan melakukan penambahan jam belajar.

tus