SOLOPOS.COM - Kawasan Gilingan (ilustrasi/JIBI/dok)

Solopos.com, SOLO—Ketua Komisi III DPRD Solo Honda Hendarto kecewa dengan kinerja Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Solo yang kurang cermat dalam perencanan pembangunan Pasar Papsa Gilingan, Banjarsari, Solo. Honda khawatir dengan siswa waktu yang cukup mepet akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan pembangunan pasar senilai Rp6,5 miliar itu.

Sebelumnya, Kepala DPP Solo Subagiyo menerangkan proses lelang pembangunan Pasar Papsa baru sampai aanwijzing dan penandatanganan kontrak kerja baru direncanakan awal Juli mendatang.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Saya sedikit kecewa dengan perencanaan DPP karena Komisi III dan SKPD [satuan kerja perangkat daerah] sepakat bahwa semua pekerjaan fisik dan non fisik harus selesai Oktober mendatang. Kenapa harus Oktober, agar ketika pekerjaan itu tidak selesai masih ada kesempatan perpanjangan waktu,” tegas Honda saat ditemui solopos.com di Gedung Dewan, Kamis (19/6/2014).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perpanjangan waktu itu bisa dilakukan selama 50 hari. Honda menambahkan ketika tidak selesai di Oktober, maka perpanjangan waktu pekerjaan itu tetap dalam satu tahun berjalan.

“Sejak awal, kami sudah tekankan kepada SKPD, semua pekerjaan harus rampung Oktober. Penekanan itu kami sampaikan pada rapat Badan Anggaran (Banggar). Kendapa demikian, karena anggaran sudah tersedia. Kecuali bila anggarannya dari pemerintah pusat yang turun pada APBN-Perubahan (P). Mestinya tidak ada istilah molor atau tertunda,” imbuhnya.

Honda menerangkan dengan kesepakatan itu mestinya pelaksanaan lelang harus selesai pada triwulan pertama, bukan triwulan kedua. Ketentuan itu, imbuh dia, berlaku untuk semua proyek di semua SKPD yang ada. “Sekarang bila awal Juli baru tanda tangan SPK [surat perintah kerja], maka pekerjaan secara efektif baru dilaksanakan setelah Lebaran. Praktis hanya tersisa tiga bulan. Ya, mudah-mudahan selesai,” harapnya.

Anggota Komisi III DPRD Solo, Abdullah A.A., menambahkan aanwijzing itu harusnya dilakukan pada April atau triwulan pertama. Ketika triwulan kedua baru ada aanwijzing, menurut dia, menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan SKPD. “Kami sudah sarankan agar semue pekerjaan bisa selesai Oktober. Artinya, pekerjaan harus dimulai pada triwulan kedua. Perlu ada evaluasi ke depan, jangan sampai terulang lagi,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya