PASAR IR SOEKARNO: Anggaran Pembangunan Membengkak, DPRD Mencak-Mencak

Suasana pembangunan Pasar Ir Soekarno yang merupakan pasar utama di Kabupaten Sukoharjo. Foto diambil beberapa waktu lalu. (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Untuk menyelesaikannya, eksekutif mengajukan tambahan senilai Rp8,5 M pada RAPBD 2013 yang kini dibahas. Sedangkan pihak konsultan perencana, Sarindi dari CV Dharma Cipta, Sukharjo memaparkan bahwa kebutuhan pembangunan Pasar Ir Soekarno senilai Rp32,7 M. “Penjelasan itu membuat saya pusing. Pengertian saya dengan dana Rp24,8 M mestinya pemenang lelang menyelesaikan pembangunan pasar senilai Rp27 M karena berani menawar rendah,” ujar Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi H Jatmoko saat memimpin rapat badan anggaran, Rabu (5/12/2012).

Kemarahan Dwi itu merupakan kali kedua setelah kemarin dirinya juga memarahi pihak eksekutif dan meminta dilakukan pemaparan sebelum dana tambahan disetujui oleh anggota DPRD. “Sejak awal [pembangunan pasar] saya sudah elik-elik [mengingatkan], jangan sampai ada pengurangan item-item. Misalkan jumlah item sebanyak 30 buah terus dikurangi menjadi 29 buah atau 25 buah. Jika itu terjadi berarti KPK bisa turun. Saya tak tahu siapa yang bermain sehingga pembangunan pasar menjadi seperti ini,” tukasnya.

Politisi PDIP ini mengingatkan, agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak membohongi Bupati. “Apakah adendum, proses lelang dan pengurangan itu diberitahu ke Komisi III [bidang pembangunan]. Kalau tidak ya silakan dibayar sendiri kekurangan itu. Dewan tidak bertanggungjawab. Saya menilai, bawahan telah berani membohongi Bupati. Keterlaluan,” semburnya.

Wakil Ketua DPRD Ardi Parastyo mengaku heran, kenapa pembangunan gedung B hanya sampai kerangka belum 100% seperti pembangunan gedung A. “Paparan [pembangunan pasar] dengan siapa?” Anggota badan anggaran, Budi dan Mulyadi, menyatakan, sudah merupakan risiko pemborong jika terjadi fluktuasi harga. Sedangkan anggota lain, Syarif Hidayatullah, mendesak eksekutif menyerahkan dokumen kontrak agar Dewan memahami item-item yang telah dilelangkan. Syarif juga mengusulkan agar dilakukan skorsing sebelum memutuskan tambahan dana pembangunan Pasar Ir Soekarno.

Sementara itu, konsultan pengawas dari PT Dieng Agung, Semarang, Sapto Purnomo menjelaskan, dana senilai Rp24,8 M dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan pasar sisi selatan. “Bangunan sisi utara hingga kini baru struktur beton sedangkan fasilitas umum belum bisa dibangun sehingga perlu dilakukan adendum.”

Asistem Setda Sukoharjo, Sardiyono menyatakan, adendum dilakukan pada 6 November. “Adendu dilakukan karena ada fluktuasi harga.”

Sekda Sukoharjo, Agus Santoso, menjelaskan, sesuai pasal 87 Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa berbunyi, jika terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak.

Perubahan kontrak, jelasnya, sesuai pasal tersebut meliputi menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan, serta mengubah jadwal pelaksanaan. “Perubahan kontrak berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan,” papar Agus.