Pengurus DPD II Golkar Klaten disambut pengurus DPC PDIP Klaten saat mengunjungi kantor DPC PDIP Klaten untuk menyatakan koalisi pada Pilkada Klaten 2020, Kamis (19/9/2019). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)

Solopos.com, KLATEN -- Partai Golkar memastikan berkoalisi dengan PDIP untuk menghadapi Pilkada Klaten 2020.

Golkar menawarkan Ketua DPD-nya, Yoga Hardaya, menjadi calon wakil bupati (cawabup) berpasangan dengan Ketua DPC PDIP Klaten, Sri Mulyani, yang menjadi calon bupati (cabup).

Sikap Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP itu ditunjukkan dengan kedatangan para pengurus serta kader Golkar Klaten dan perwakilan DPD Golkar Jawa Tengah (Jateng), Anton Lami Suhadi, ke kantor DPC PDIP Klaten, Kamis (19/9/2019) siang.

Sekitar 50 orang itu mendatangi kantor DPC PDIP di Jl. Ronggowarsito, Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, menumpang satu unit bus dari kantor DPD Golkar Klaten di Jl. Dr. Soeradji Tirtonegoro, Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan.

Mereka membawa pisang raja, tebu wulung, dan sirih kayu yang masing-masing dibungkus janur kuning. Kedatangan pengurus dan kader Golkar itu disambut pengurus serta kader PDIP menghias kantor DPC dengan janur kuning.

Pada pertemuan itu, pengurus DPD Partai Golkar Klaten membacakan dan menyerahkan pernyataan politik DPD Golkar Klaten. Ketua DPD II Golkar Klaten, Yoga Hardaya, mengatakan sikap Golkar memilih berkoalisi dengan PDIP berdasarkan hasil keputusan rapat pleno diperluas dengan pimpinan kecamatan se-Klaten.

Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor: KEP-4/GOLKAR 11.16/IX/2019 yang terdiri dari empat poin. Pertama, mendukung sepenuhnya kepemimpinan Sri Mulyani dalam memimpin Pemkab Klaten.

Kedua, dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada 2020, Golkar Klaten memutuskan berkoalisi dengan PDIP Klaten untuk mengusung pasangan cabup dan cawabup. Ketiga, Partai Golkar Klaten mengajukan Yoga Hardaya sebagai cawabup mendampingi Sri Mulyani sebagai Cabup Klaten pada Pilkada 2020.

Keempat, Partai Golkar Klaten berkomitmen memenangkan cabup dan cawabup yang diusung koalisi Partai Golkar Klaten dan PDIP dalam Pilkada 2020.

Yoga mengatakan pertimbangan Golkar berkoalisi dengan PDIP lantaran kinerja Sri Mulyani sebagai Bupati Klaten dinilai berhasil. “Hal itu dibuktikan dengan LHP BPK mendapatkan predikat WTP serta pembangunan-pembangunan yang sudah terlihat,” kata Yoga.

Pertimbangan lain yakni potensi koalisi PDIP dan Golkar memenangkan cabup-cawabup yang diusung besar. Potensi itu dilihat dari perolehan kursi di DPRD Klaten dengan PDIP meraih kursi terbanyak 19 kursi, sementara Golkar meraih kursi terbanyak kedua dengan tujuh kursi.

“Dengan total 26 kursi itu, sangat dimungkinkan koalisi Golkar dengan PDIP memenangi Pilkada dengan mudah,” tutur dia.

Yoga menegaskan sikap Golkar berkoalisi dengan PDIP untuk Pilkada 2020 tanpa syarat. Yoga mengatakan apa pun keputusan DPP PDIP soal nama pasangan cabup-cawabup untuk Pilkada Klaten, Golkar tetap menjadi partai pengusung cabup-cawabup berkoalisi dengan PDIP.

“Kalaupun sampai rekomendasi itu tidak berpasangan dengan saya, konsekuensi dan komitmen Partai Golkar tetap sebagai partai pengusung,” tutur dia.

Ketua DPC PDIP Klaten, Sri Mulyani, mengapresiasi sikap Golkar yang memutuskan berkoalisi dengan PDIP. Mulyani menjelaskan PDIP tetap membuka pintu koalisi dengan parpol lainnya meski bisa mengusung calon sendiri.

Sikap Golkar yang menyatakan berkoalisi dengan PDIP, Mulyani berharap Golkar tak “selingkuh” di tengah perjalanan Pilkada 2020. “Pak Yoga [Ketua DPD Golkar Klaten] ra entuk selingkuh. Wes menyatakan sikap soale. Sing anggota fraksi konangan selingkuh ra melu ndukung, di-PAW ae. Aku ya cocok, PDIP ya ngono [Pak Yoga tidak boleh selingkuh. Soalnya sudah menyatakan sikap. Jika ada anggota fraksi yang kedapatan selingkuh tidak ikut mendukung, dilakukan PAW saja. Saya juga cocok, PDIP akan seperti itu],” kata Mulyani yang juga Bupati Klaten.

Soal permintaan Golkar agar Yoga menjadi cawabup pendamping cabup dari PDIP, Mulyani mengatakan penentuan pasangan calon yang diusung pada pilkada mutlak di DPP PDIP. “Segala kemungkinan itu ada karena kewenangan mutlak dari DPP,” kata dia.

Sikap Golkar berkoalisi dengan PDIP untuk Pilkada 2020 berbeda dengan sikap Golkar saat Pilkada 2015 lalu. Pada Pilkada 2015, Partai Golkar berkoalisi dengan PAN, PKB, dan Partai Demokrat mengusung pasangan cabup-cawabup, One Krisnata-Sunarto.

Sementara, PDIP berkoalisi dengan Partai Nasdem mengusung pasangan cabup-cawabup, Sri Hartini-Sri Mulyani.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten