SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, JAKARTA — Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menjadi masalah bagi pegawai honorer berusia tua.

Kebanyakan dari mereka gagap teknologi kendati sudah mengabdi selama puluhan tahun untuk negara.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Karena ironi itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengusulkan pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK tanpa tes.

Beri Kepastian

“Kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian para guru honorer dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun,” kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/9/2021) malam.

Baca Juga: Sebut Anies Baswedan Pembohong, Giring Diimbau Lebih Bijak Berkata 

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honorer untuk menjadi pegawai PPPK.

Karena itu dia mengusulkan agar guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun seharusnya tidak perlu tes untuk menjadi PPPK.

Pengabdian Panjang

“Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes,” ujarnya.

Menurut dia, profesi guru hakikatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, bukan pencari kerja karena itu meskipun dengan honor seadanya, mereka menjalani profesi tersebut dengan keikhlasan dan kesungguhan bahkan ditempatkan di daerah-daerah terpencil.

Penghargaan

Dia menilai, kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honorer menjadi pegawai PPPK menjadi momentum memberi penghargaan pada guru honorer yang tanpa lelah mengabdi dalam dunia pendidikan.

“Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi. Sehingga dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia,” ujarnya.

Baca Juga: Surat Terbuka Brigjen Junior ke Kapolri Berujung Pemeriksaan Puspomad 

Muzani menilai, pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertekad meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.
Namun, menurut dia, persoalan Covid-19 yang melanda Indonesia dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi padahal pendidikan adalah hal terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia.

“Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk dunia pendidikan karena semua dilakukan cara daring atau online. Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kiainya,” katanya.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya