Kategori: Nasional

Partai Demokrat Ajak Bahas Presidential Threshold, Apa Untungnya?


Solopos.com/Oktaviano D.B. Hana

Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrat mendorong pemerintah dan DPR membahas revisi UUIn No.7/2017 tentang Pemilu, khususnya mengenai besaran presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2024. Apa pula tujuannya? Apakah untungnya bagi partai atau negeri ini?

Ajakan membahas ulang presidential threshold itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan, Minggu (14/2/2021). "Legislative review membutuhkan persetujuan bersama, makanya kita minta Presiden memiliki kesadaran yang sama untuk melakukan tindakan korektif terhadap angka 20 persen PT ini," kata Irwan kepada Tempo sebagaimana dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Baca Juga: Peluang Bisnis Bakso Waralaba

Pada Pasal 222 UU Pemilu, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Irwan mengatakan, presidential threshold 20% berdampak pada pembelahan politik karena polarisasi dua paslon. Selain itu juga membatasi pilihan masyarakat dalam pemilu, rawan transaksi politik, dan menurunkan derajat kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi harus ada political will dan kesadaran parpol tentang presidensial threshold yang tinggi karena masalah pembelahan politik bangsa saat ini," ujarnya.

Sistem Dua Putaran

Menurut Irwan, tingginya ambang batas pencalonan presiden juga membuat pilpres dua putaran tidak bisa terlaksana. Padahal, kata Irwan, sistem pilpres menurut UUD 1945 menganut sistem dua putaran.

Dia berharap DPR dan pemerintah bisa duduk bersama dan membahas besaran presidential threshold karena kesadaran untuk berserikat. "Jangan semata-mata untuk syahwat melanggengkan kekuasaan ini. Saya pikir fraksi-fraksi di DPR sangat bertanggung jawab untuk masa depan demokrasi dan kedaulatan rakyat, termasuk presiden," kata politikus Partai Demokrat itu.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Share
Dipublikasikan oleh
Rahmat Wibisono