Parkir (masih) dikeluhkan masyarakat

internet

[SPFM], Premanisme parkir menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan sejumlah elemen masyarakat Kota Solo saat digelar public hearing membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2011 di Gedung Dewan, Kamis (14/6).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Solo, Titin E Trihayutiningsih M Fanani, yang menjadi peserta public hearing, mengemukakan persoalan perparkiran di Kota Bengawan seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemkot agar segera dicarikan solusinya. Titin menuturkan di sejumlah kantor yang semestinya bebas parkir, hingga kini justru masih terjadi pemungutan parkir. Bahkan menurutnya, masih ada parkir di beberapa titik yang ilegal.

Dicontohkan dia, di kompleks perkantoran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo, DPD Partai Golongan Karya (Golkar) dan GOW Solo. ”Ya petugas parkir itu meminta uang parkir, tapi saat dikasih Rp1.000, mereka bilang kurang. Namun saat saya meminta karcis parkir, mereka tidak memberikannya. Sudah gitu dengan badan yang penuh tato itu mereka marah kalau tidak diberi. Hal seperti itu kan namanya premanisme parkir?” bebernya.  Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno mengakui di beberapa kawasan yang masuk lingkungan perkantoran, semestinya tidak boleh ditarik retribusi parkir.

Dari berbagai keluhan masyarakat, persoalan parkir memang membutuhkan penanganan yang lebih serius. Bayangkan saja, jika kita mendatangi lima tempat di Jalan Slamet Riyadi, berapa uang yang harus dikeluarkan? Jika tempatnya berjauhan, bisa jadi kita akan mengeluarkan uang Rp 10 ribu. Bagaimana menurut Anda? Apakah pelayanan parkir di Solo sudah optimal?

Sampaikan pendapat dan komentar Anda melalui Dinamika 103 edisi Selasa (19/6) pukul 08.10-10.00 WIB dengan mengirim SMS ke 0817444103, 081226103103, atau telpon [0271] 739389, 739367. [SPFM/ESPOS/ary]