Parkir di Jogja bakal ditata lebih rapi.
Harianjogja.com, JOGJA-Ketua Forum Komunikasi Komunitas Ngabean (FKKN), Muhammad Fuad, menyatakan lantai II Ngabean sudah sepi sejak awal libur Lebaran. Fuad mengaku selama ini FKKN maupun Forum Komunikasi Komunitas Alun-alun Utara (FKKAU) memilih untuk tidak bereaksi keras, dengan dibukanya Alun-alun Utara untuk parkir, meski hal itu merugikan komunitas parkir Ngabean.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kami hanya berdamai dengan ketidakteraturan,” ungkapnya.
Fuad juga mengaku sudah mengarahkan wisatawan untuk parkir di Ngabean, namun banyak wisatawan yang memilih langsung ke Alun-alun Utara. Sebagai alternatif, FKKN menyediakan minibus atau Si Thole. Fuad mengatakan sebanyak 11 unit mini bus cukup untuk mengangkut wisatawan dari Ngabean ke lokasi wisata Kraton.
Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY, Muhammad Mansur menduga lokasi parkir portabel Ngabean belum familiar bagi wisatawan maupun warga. Selain itu, lokasi parkir itu juga belum optimal digunakan karena masih dalam penyempurnaan.
Rencananya, parkir Ngabean akan dilengkapi dengan toilet, dan cor beton di lantai I untuk parkir bus. Mansur mengatakan, pagu anggaran parkir portabel Ngabean satu paket dengan program penataan Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan dengan anggaran Rp5 miliar.
Sebelumnya, Pemkot berencana menaikkan tarif parkir untuk mengurangi kepadatan kendaraan bermotor di Jogja. Namun, keinginan itu ditolak Dewan. Ketua DPRD Jogja Sujanarko menilai selama berorientasi kepada pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, menaikkan tarif parkir bukan solusi.
Dia mengatakan saat ini yang perlu dilakukan Pemkot Jogja adalah mencari lahan baru milik warga untuk dibebaskan dan dibuat lahan parkir.
“Kalau ditanya masih ada lahan atau tidak, harusnya masih ada karena selama ini juga hotel-hotel dibangun di Jogja masih ada lahan,” jelas dia kepada Harianjogja.com, Rabu (22/7/2015).
Ia menegaskan, selama ini Pemkot Jogja belum pernah memunculkan wacana seperti itu.
Sujanarko menuturkan, pembebasan lahan milik warga tidak harus mengarah kepada investasi atau kegiatan yang memberikan pemasukan besar untuk Pemkot. Sebab, persoalan parkir sudah menjadi masalah setiap tahun yang hadir setiap musim libur Lebaran dan tahun baru.
“Pemkot harus fokus mengurangi kepadatan melalui pembebasan lahan milik warga yang akan dibangun sebagai lahan parkir,” katanya.
Sujanarko juga menyayangkan, apabila keterbatasan lahan parkir di Jogja direspons masyarakat dengan melarang wisatawan datang berkunjung. Bagaimana pun, kata dia, Jogja adalah destinasi wisata dan Pemkot bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fasilitas umum.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
