PARIPURNA DPRD GUNUNGKIDUL : Memanas, Paripurna Dewan Sempat Diskors 30 Menit

Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar meminta agar bupati saat membacakan jawaban tidak secara keseluruhan.

Harianjogja.com, WONOSARI – Rapat paripurna DPRD Gunungkidul tentang jawaban bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pertanggungjawaban APBD 2015 yang digelar Selasa (26/7/2016) sempat diskors 30 menit. Penyebabnya ada perbedaan pandangan sejumlah fraksi terkait pembacaan jawaban yang dilakukan Bupati Gunungkidul Badingah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Memanasnya suasana rapat bermula saat beberapa fraksi seperti Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar meminta agar bupati saat membacakan jawaban tidak secara keseluruhan. Adapun alasannya karena untuk menyingkat waktu karena jadwal agenda rapat yang padat. Terlebih lagi para anggota sudah memiliki salinan jawaban bupati sehingga tidak perlu dibacakan keseluruhan atas PU yang dimiliki fraksi.

Namun usulan ini tidak disetujui oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sugito. Ia menghendaki agar pembacaan jawaban dilakukan dengan semestinya tanpa ada pemotongan demi alasan menyingkat waktu. Atas kengototan ini, Sugito pun mengancam akan melakukan aksi walk out (WO) jika pembacaan dilakukan tidak dengan lengkap.

“Jangan mendikte PDI Perjuangan. Jawaban eksektufi atas PU fraksi harus dibacakan seluruhnya,” kata Sugito dalam rapat paripurna kemarin.

Untuk mendinginkan suasana yang sudah banyak interupsi, maka pimpinan sidang memutuskan untuk dilakukan skors selama 30 menit. Waktu ini diberikan agar dilakukan koordinasi antar fraksi sehingga rapat paripurna bisa terlaksana dengan baik.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Supriyadi mengatakan, penghentian sementara sidang merupakan hal biasa dan tidak perlu ada yang dibesar-besarkan. Menurutnya jeda waktu itu digunakan oleh fraksi untuk melakukan koordinasi sehingga rapat bisa diteruskan kembali. “Khusus untuk jawaban dari Fraksi PDI Perjuangan akan dibacakan secara penuh sesuai dengan pandangan yang dilakukan,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar Heri Nugroho. Menurutnya, interupsi dalam rapat merupakan hak dari masing-masing anggota, sehingga apa yang dilakukan tersebut harus dihormati bersama. namun demikian, ia menilai skors tidak perlu terjadi asalkan ada koordinasi yang baik antara pimpinan dewan atau antar fraksi.

“Ini jadi pelajaran sehingga sesaat sebelum rapat digelar ke depannya harus ada koordiansi terlebih dahulu sehingga ada pemahaman yang sama dan rapat bisa berjalan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunungkidul Badingah menyampaikan berbagai jawaban atas PU dari masing-masing fraksi. Salah satu poin yang dibahas dalam jawaban ini menyangkut masih kecilnya serapan anggaran yang dimiliki pemkab dalam APBD 2015. “Serapan anggaran kita baru di angka 87,85%,” kata Badingah.