Tutup Iklan
Petugas kepolisian mengevakuasi seorang warga saat melakukan penjagaan aksi di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). (Antara - Sevianto Pakiding)

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil alih https://news.solopos.com/read/20190821/496/1013582/korlap-ormas-minta-maaf-fkppi-bantah-terlibat-aksi-depan-asrama-papua" target="_blank" rel="noopener">masalah Papua sehubungan dengan meningkatnya eskalasi di provinsi paling timur tersebut.

Kastorius Sinaga, sosiolog dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa agresi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar ke berbagai kota mulai Monokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika.

“Bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional. Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999,” ujarnya, Rabu (21/9/2019).

Menurutnya, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja. Bergesernya agresi massa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap https://news.solopos.com/read/20190821/496/1013521/lbh-pers-kicauan-veronica-koman-bukan-hoaks-kominfo-mesti-minta-maaf" target="_blank" rel="noopener">warga Papua di Jawa Timur menjadi motif kemerdekaan Papua dari NKRI, harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat.

Karena itu, kata Kastorius, Presiden Jokowi selaku Kepala Negara harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua. Dia berharap Jokowi tidak menyerahkan tanggung jawab tersebut secara parsial dan teknis sektoral kepada para pembantunya termasuk TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan.

“Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa. Karena itu menjadi wajar bila Presiden mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang. Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa,” urainya.

Dia mengatakan bahwa sudah saatnya Presiden meletakkan prinsip harga diri manusia bagi penyelesaian Papua yang tidak bisa diselesaiakan secara pendekatan keamanan dan pembangunan fisik infrastruktur.

Masyarakat https://news.solopos.com/read/20190820/496/1013311/spanduk-penolakan-tamu-muncul-di-asrama-mahasiswa-papua" target="_blank" rel="noopener">Papua, kata dia, harus ditempatkan kembali setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan. Penempatan martabat rakyat Papua sebagai pintu masuk utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden dalam penanganan masalah ke depan. Kastorius meminta pemerintah mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten