Sragen (Espos)–Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sragen menemukan ratusan nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang disinyalir fiktif.
Sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa disinyalir hanya merekayasa daftar nama PPDP yang dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen. Ketua Panwaslu Sragen Sugimin kepada Espos, Selasa (26/5) mengatakan PPDP yang disinyalir fiktif itu ditemukan hampir di seluruh kecamatan di Sragen. Kecuali, Sugimin menambahkan temuan PPDP fiktif tidak terjadi di Kecamatan Sragen Kota.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Hampir di semua kecamatan ditemukan adanya PPDP yang diduga fiktif. Ini karena mekanisme pendataan yang terkesan dipermudah,” ujarnya. Sugimin menduga PPS hanya memanfaatkan kepala dusun (Kadus) untuk mencocokan apakah warganya ada yang tercecer sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres).
Bahkan PPS disinyalir juga terjun sendiri ke lapangan untuk mendata tanpa melibatkan PPDP yang sebenarnya dan ketua RT. Padahal, keberadaan satu orang PPDP mendapat honor Rp 300.000 dan uang perjalanan dinas Rp 30.000.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa sejumlah PPS membuat data fiktif terkait petugas PPDP. Lantaran secara struktural, lanjut dia, Surat Keputusan PPDP ditandatangani langsung oleh masing-masing PPS.
“Jadi temuan kami di lapangan banyak nama tercantum dalam PPDP, namun setelah dikroscek yang bersangkutan tidak tahu jika ditunjuk sebagai PPDP,” katanya.
isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
