Pansos

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 23 Juni 2021. Esai ini karya Sholahuddin, Manajer Solopos Institute.

 Sholahuddin (Istimewa/Dokumen pribadi)

SOLOPOS.COM - Sholahuddin (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO — Seorang teman tiba-tiba ngomong, ”Saya kok tidak nyaman ya melihat foto itu.” Jarinya menunjuk foto besar seorang tokoh di pinggir jalan. Semula saya tidak ngeh. Gara-gara omongan teman itu saya jadi memperhatikan foto-foto itu.

”Sudahlah, kita nikmati saja. Bukankah dia sang pemilik negara ini?” kata saya sambil terkekeh. Saat saya menjawab bahwa dia sang “pemilik” negara, tentu itu bukan makna sebenarnya. Itu jawaban frustrasi saya saja.

Akan lebih pas menyebut dia adalah penguasa negara. Siapa pemilik negara ini? Ya, kita-kita ini, semua warga bangsa. ”Tapi, pemilik yang kehilangan kedaulatan atas negara ini…he…he…he…,” kata saya dalam hati.

Saat melihat foto-foto tersebut, saya jadi ingat sebuah kata baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) yang saya temukan dari status teman di media sosial belum lama ini. Kata baru itu adalah ”pansos” atau panjat sosial.

Maknanya adalah usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi, dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosial. Kata ”pansos” begitu relevan dalam kehidupan saat ini.

Sebuah istilah yang acap digunakan para generasi baru yang kemudian diadopsi dalam kamus resmi. Relevan dalam realitas sosiologis itu pasti karena bahasa memang dibangun dari kesepakatan masyarakat atas sebuah makna.

Pansos juga relevan dengan realitas politik negeri kita. Bukankah pansos adalah pencitraan diri melalui media sosial? Bagaimana dengan pencitraan diri secara luring di pinggir jalan? Orang lain boleh tidak setuju dengan saya. Tapi, bagi saya substansinya sama: sama-sama untuk mencitrakan diri, menaikkan posisi sosial dan daya tawar, apa pun medianya.

Hari-hari ini publik memang mulai dipertontonkan fenomena pansos, lebih tepatnya pansos politik. Apalagi kalau itu bukan terkait fenomena suksesi pada 2024. Masih tiga tahun lagi. Tetapi, orang-orang yang berkepentingan mulai usrek.

Di sebuah partai politik besar mulai terjadi saling sindir antarkader yang menunjukkan aroma persaingan. Beberapa tokoh politik mulai terus terang mencari pinangan partai politik. Tokoh politik lain mulai bermanuver secara malu-malu.

Muncul kelompok lain yang menyorongkan pasangan lama yang pernah keok di pemilihan presiden. Seorang pengamat politik tiba-tiba jadi pragmatis menggaungkan jabatan presiden tiga periode. Tentu dengan mengamendemen UUD 1945 terlebih dahulu.

Saya bingung, apa maunya. Ada tokoh politik yang menolak jabatan presiden tiga periode, tetapi ada pula yang tampak ragu. ”Kalau rakyat menghendaki tiga periode mengapa tidak?” begitu dalihnya. Hmmm… rakyat jadi kambing hitam untuk memuaskan ambisi.

Permainan Simbolis

Seorang tokoh politik makan mi godok berwarna kuning plus sayur hijau di warung kaki lima pun jadi pembahasan yang menarik. Ia ditafsirkan tengah ”memainkan” warna simbol kekuatan politik. Benarkah? Entahlah.

Yang pasti para tokoh politik kini rajin mengunggah aktivitas mereka di media sosial sebagai pesan simbolis sekaligus sebagai bagian untuk mengerek status dan daya tawar. Dalam pentas politik, pansos dianggap penting.

Suka tidak suka, politik adalah kontestasi simbol dan citra. Siapa yang dicitrakan baik, mampu, serta bisa membangun posisi sosial yang bagus, berpeluang menang selama punya partner politik memadai. Karena itulah, meski masih tiga tahun lagi, realitas itu tidak mengurangi ambisi mereka untuk mendapatkan kesempatan jadi penguasa negeri.

Pansos ini akan terus dikerek hingga 2024. Tak peduli rakyat masih diliputi kesulitan. Rakyat bertarung antara hidup dan mati terkait pandemi Covid-19. Rakyat juga belum mendapatkan hak-hak mereka secara penuh untuk hidup layak dan wajar.

Demokrasi berjalan mundur dengan makin sempitnya hak-hak politik untuk warga. Kekuatan sipil makin melemah, kalah dengan teriakan para pendengung bayaran. Dari berbagai pernyataan politik kaum elite itu, siapa yang paling bisa dipercaya?

Bagi saya, politikus itu salah satu makhluk yang paling sulit saya percayai. Maaf! Ini sikap pribadi saya yang sudah melalui perenungan mendalam. Boleh setuju boleh tidak. Bukankah mereka orang paling lihai membolak-balikkan kata?

Saya tidak perlu menyodorkan contoh. Saya yakin pembaca lebih paham daripada saya. Lantas di mana posisi rakyat kecil seperti saya ini? Saya mengadopsi status di media sosial seorang jurnalis. Pada situasi seperti ini, tugas rakyat cuma ada dua.

Tugas pertama membayar pajak. Anda tidak membayar pajak berisiko diseret ke penjara. Setelah pajak dibayarkan kita tidak selalu tahu bagaimana peruntukan pajak yang sesungguhnya. Tugas rakyat yang kedua, datang ke bilik suara mencoblos surat suara saat pemilihan umum.

Kalau rakyat tidak datang mencoblos, siap-siap dicap bukan warga negara yang baik. Saat pemberian mandat ini dilakukan, rakyat kehilangan kedaulatan untuk sekadar tahu apa pekerjaan orang-orang yang diberi mandat.

Bagaimana perasaan rakyat saat dengan ikhlas menjadi warga negara yang baik tapi sang penerima mandat ingkar janji dengan beribu retorika? Sakit bukan? Tapi, punya kuasa apa rakyat atas semua itu? Slogan suara rakyat suara Tuhan kian tidak relevan.

Suara rakyat tidak lagi didengar sebagai suara kebenaran yang mesti didudukkan secara terhormat dan berubah menjadi suara yang terasing dengan para wakilnya. Kegelisahan rakyat atas maraknya korupsi, protes rakyat atas maraknya ketidakadilan, serta protes atas makin sempitnya ruang-ruang rakyat untuk berekspresi seperti angin lalu tak bermakna.

Wajar saja Franz Magnis Suseno memaknai penguasa adalah orang yang bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya bisa mengatakan sesungguhnya pemilihan umum tak patut dimaknai sebagai suksesi kepemimpinan. Lebih pas disebut suksesi kekuasaan yang melahirkan penguasa, bukan pemimpin.

Rakyat sekadar penonton. Hanya bisa berteriak-teriak tapi tak bisa memengaruhi keputusan para pemain. Kita pun dipaksa menatap wajah-wajah politikus yang tengah tebar pesona di ruang publik demi pansos. Rakyat tak kuasa menolaknya. Alamak…

 

Berita Terkait

Berita Terkini

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.

ISI Solo Butuh Rektor Petarung

Essai ini ditulis oleh Aris Setiawan, pengajar jurnalisme di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 20 Agustus 2021.

Pendidikan Anak Merdeka

Essai ini ditulis oleh Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, dan telah diterbitkan Koran Solopos 19 Agustus 2021.

Pramuka di Masa Pandemi

Essai ini ditulis oleh Alies Sri Lestari, guru Bahasa Indonesia dan pembina pramuka di SMPN 5 Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 18 Agustus 2021.

Membangun Kemerdekaan Psikologis di Masa Pandemi

Opini ini ditulis Dr. Lilik Sriyanti, M.Si, dosen IAIN Salatiga dan Konselor Biro Konsultasi Psikologi.

Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Magrib di Serambi

Opini ini terbit di Koran Solopos edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ditulis oleh Ayu Prawitasari, jurnalis Solopos.

Kurang Kencang, Pak Jokowi...

Esain ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pelajaran dari Emas Olimpiade

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, ditulis oleh Agustinus Heruwanto Guru SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

Pitulungan

Esai ini karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia (Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia atau JIBI).

Seni Memasarkan PPKM Level 4

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Sabtu 7 Agustus 2021, ditulis oleh Mohammad Eko Fitrianto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan mahasiswa doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Kehilangan Makna…

Tulisan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 4 Agustus 2021. Esai ini karya Sholahuddin, aktif di Solopos Institute.

Memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-76 RI secara Daring

Opini ini ditulis Marwanto, dosen Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK IAIN Salatiga.

Sepekan Penuh Kejutan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat 6 Agustus 2021. Esai ini karya Maria Y. Benyamin, wartawan Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pidana Sumbangan Rp2 Tiliun dan Hoax yang Difasilitasi

Opini ini ditulis Ahmadi H. Dardiri M.H., Sekjen Pusat Studi Peraturan Perundang-undangan (PSPP) IAIN Salatiga dan Dosen Fakulutas Syariah IAIN Salatiga