SOLOPOS.COM - Psikolog Politik UNS Solo, Abdul Hakim. (Istimewa)

Solopos.com, SOLO — Psikolog Politik UNS Solo, Moh Abdul Hakim, menilai pemanggilan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, oleh DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi pada Senin (24/10/2022) sebenarnya merupakan langkah normatif.

Tujuannya memberikan penegasan kepada publik bahwa DPP PDIP menegakkan norma-norma yang mereka sampaikan sendiri, utamanya terkait larangan bagi kader untuk melakukan manuver-manuver di luar penugasan partai.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Kemarin kan ada dorongan kuat dari publik, katanya tidak boleh bermanuver, tapi nyatanya kok dibiarkan saja. Sehingga saya lihat pemanggilan ini sebagai langkah normatif menunjukkan DPP menegakkan norma,” ujarnya.

Hakim menilai yang disampaikan Ganjar Pranowo terkait kesiapan menjadi capres pada Pemilu 2024 hingga dipanggil DPP PDIP hanya menanggapi pertanyaan pewawancara. Walau publik membaca itu sebagai deklarasi halus, ia menilai tidak ada yang dilanggar oleh Ganjar.

“Di wawancara itu Ganjar ditanya oleh host apa bersedia jika diajukan sebagai capres. Waktu itu dia menjawab dalam konteks memberi tanggapan, siapa pun yang ditugaskan partai harus siap. Untuk bangsa apa yang tidak,” urainya.

Baca Juga: Siap Jadi Capres, Ganjar Dapat Teguran Lisan dari Ketum PDIP

Lebih jauh, Hakim menilai sikap para pengurus DPP PDIP mulai terlihat berbeda beberapa waktu terakhir. Pada awal 2022, mereka bersikap begitu tegas terhadap berbagai manuber yang mengarah ke pencapresan.

Sikap DPP PDIP Dinilai Mulai Melunak

Hakim mencontohkan sikap Bambang Wuryanto maupun pengurus teras lain DPP PDIP. Tapi belakangan mereka dinilai mulai melunak. Seperti ungkapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut pernyataan Ganjar Pranowo karena wawancara.

“Cenderung mulai melunak. Bahkan Hasto mengindikasikan konteks pembicaraan itu adalah wawancara, dan itu bukan deklarasi. Jadi saya melihat di situ ada ada sikap yang mulai melunak dari pengurus DPP PDIP,” tuturnya.

Baca Juga: Ganjar Kena Sanksi Soal Capres, Hasto: PDIP Bukan Ambisi Perorangan

Tapi dikarenakan mereka tetap harus menegakkan norma-norma politiknya, maka pemanggilan Ganjar tetap dilakukan. “Saya lihat pemanggilan Ganjar ini bersamaan dengan teguran PDIP kepada Dewan Kolonel,” sambungnya.

Artinya, Hakim menjelaskan DPP PDIP sedang mencoba mengendalikan situasi karena kalau dibiarkan, situasi yang ada berpotensi untuk memecah suara internal.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPP PDIP memanggil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk datang langsung ke Kantor DPP di Jakarta, Senin sore. Ganjar dipanggil untuk dimintai klarifikasi namun dalam undangan yang beredar tidak dijelaskan klarifikasi dalam hal apa.

Baca Juga: Ganjar Legawa Sanksi PDIP Namun Tetap Siap Jadi Capres

Belakangan diketahui, Ganjar Pranowo mendapatkan saksi teguran lisan terkait pernyataan kesiapannya menjadi capres 2024. Ganjar pun mengaku legawa dengan sanksi itu meski ia tidak meralat pernyataannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya