Pangdam awasi dampak pelarangan buku

Solo (Espos)–Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Haryadi Soetanto menegaskan, pihaknya akan mengawasi dampak dari pelarangan peredaran lima buku yang disampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu. Aparat militer tersebut merasa perlu mengawasi agar bisa melakukan tindakan preventif bila muncul gejolak di tingkat masyarakat.

“Saya yakin sudah ada penelusuran terkait pelarangan itu oleh pihak yang berwenang. Meski bukan otoritas TNI, tetapi apa yang menjadi putusan pemerintah (harus) diamankan,” jelas dia kepada wartawan seusai menghadiri kegiatan Pengarahan Pangdam IV/Diponegoro kepada prajurit dan PNS jajaran Korem 074/Warastratama serta Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 074 PD IV/Diponegoro yang digelar di Gedung serbaguna Warastratama, Rabu (30/12).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kejagung dalam keterangan persnya belum lama ini mengumumkan adanya pelarangan peredaran terhadap lima buku. Kelima buku tersebut adalah Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa; Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman; Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; Enam Jalan Menuju Tuhan karangan  Darmawan dan Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karangan Syahrudin Ahmad.

“Jelas kami akan monitor dampak dari pelarangannya di tingkat masyarakat,” tandasnya.

Terkait penyelenggaraan Pilkada, Pangdam mengatakan siap mem-back up aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan hajatan demokrasi itu. Pihaknya juga saat ini melalui satuan wilayah masing-masing juga telah melakukan pantauan terhadap perkembangan suhu politik di sejumlah daerah yang pada 2010 menggelar Pilkada.

haa