PAN konsisten tolak dana aspirasi

Jakarta–Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, partainya tetap konsisten menolak usulan dana aspirasi dan meminta partai lainnya yang menolak dana tersebut
untuk tetap konsisten.

“Saya meminta partai-partai yang sejak awal menolak usulan dana aspirasi untuk tetap bersikap konsisten dengan posisi mereka, dan secara tegas menolak usulan ini dalam Rapat Paripurna DPR 18 Juni,” kata Bara Hasibuan, di Jakarta, Rabu (16/6), mengenai dana usulan Partai Golkar yang kini telah menjadi usulan resmi Badan Anggaran DPR.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ia mengatakan, sikap PAN masih belum berubah, yakni menolak usulan dana aspirasi bagi anggota dewan yang sempat diusulkan sebesar Rp15 miliar setahun untuk setiap anggota parlemen.

Menurut Bara Hasibuan, usulan dana aspirasi tersebut sudah melampaui kewenangan dewan, dan itu merupakan wilayah tugas eksekutif.

Hal itu disampaikan Bara menanggapi lolosnya usulan dana aspirasi menjadi usulan resmi Badan Anggaran DPR, walaupun usulan itu berganti nama menjadi “Program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis kepada daerah pemilihan.”

Bara mengatakan, usulan tersebut belum diputuskan di tingkat partai-partai koalisi di Sekretariat Gabungan (Setgab). Meski demikian, pendapat partai-partai anggota koalisi sudah bisa diketahui, seperti yang sering muncul melalui media massa.

Ia mengatakan, jika dana tersebut tetap diusulkan di luar koordinasi Setgab maka pengusul tidak mempunyai “political will” untuk terlibat dan berpartisipasi dalam koalisi.

Langkah tersebut memberikan  pembenaran untuk partai-partai lain mengambil langkah yang sama. “Koalisi ini bisa tidak akan pernah efektif untuk mendukung pemerintahan,” kata Bara.

Setgab adalah wadah koordinasi partai-partai sebagai upaya penegakan pemerintahan bersih. Apalagi usulan itu tersebut berpotensi menciptakan “moral hazard” dalam kebijakan keuangan pemerintah, katanya.

Ia mengatakan, jika ada langkah yang tidak melalui mekanisme bahkan melangkahi Setgab dan ada langkah atau usul yang bisa mencederai kebijakan keuangan maka bisa membuat koalisi pecah. Akan tetapi untuk menjaga pemerintahan tetap bisa melayani rakyat, katanya, ada baiknya partai itu saja yang mundur dari koalisi.

ant/rif