Pamong desa demo Bupati dan Wabup

PAMONG DEMO--Puluhan Kades dan perangkat desa (Perdes) yang tergabung dalam Pradja Nusantara Bangkit dan Paguyuban Kades dan Perdes Bumi Sukowati mendemo Kantor Dinas Bupati Sragen untuk menuntut disahkannya UU Desa, Jumat (11/11/2011).(FOTO:Espos/Tri Rahayu)

Sragen (Solopos.com)–Puluhan kepala desa (Kades) dan perangkat desa (Perdes) yang tergabung dalam Persatuan Kades dan Perdes Jawa Tengah (Prajda) Nusantara Bangkit dan Paguyuban Kades dan Perdes Bumi Sukowati menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Bupati Sragen, Jumat (11/11/2011).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Mereka mendesak Bupati Agus Fatchur Rahman dan Wakil Bupati (Wabup) Daryanto mendukung perjuangan para pamong desa tentang disahkannya UU Desa oleh DPR RI. Aksi demo itu digelar dengan menggunakan truk kuning dan jalan kaki. Truk kuning tersebut diparkir di depan pintu masuk Kantor Dinas Bupati Sragen. Para pimpinan pamong desa pun berorasi tentang tuntutan segera disahkan UU Desa.

Mereka mengancam akan mogok kerja dan tidak memungut pajak bila UU yang mengatur tentang desa itu tidak segera disahkan. Ketua Presidium Pradja Nusantara Bangkit, Aryamto, dalam orasinya menyatakan UU Desa merupakan langkah awal yang cerdas untuk mempercepat pembangunan desa. Melalui regulasi itu, kata dia, para pamong desa bakal mendapatkan halnya secara utuh dan mempercepat lanjut pembanguan dan pertumbuhan ekonomi.

“Bila pada tahun ini, pemerintah pusat tidak segera menetapkan UU itu, maka kami para aparatur pemerintah desa akan memboikot segala tugas yang dibebankan ke desa. Kami juga menolak menghadiri undangan dari pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten (Pemkab). Kami juga tidak melaksanakan tugas, seperti pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), program e-KTP dan seterusnya,” ujar Aryamto.

Setelah mempelajari maksud dan tujuan kedatangan para pendemo, Bupati dan Wabup pun membubuhkan tanda tangannya dalam secarik kertas yang sudah disiapkan pimpinan Pradja. Setelah dirasa cukup, para pendemo pun bubar dan bergerak ke Gedung DPRD Sragen.

“Saya mendukung perjuangan para pamong desa ini. Namun yang menjadi catatan, setiap kebijakan regulasi di tingkat pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) dan UU harus dibarengi dengan kebijakan anggaran ke daerah, terutama terkait dana alokasi umum (DAU). Tanpa adanya kebijakan anggaran yang menyertai produk regulasi baru, maka keuangan pemerintah daerah bisa bangkrut,” tegas Bupati saat dijumpai wartawan seusai menerima para pendemo.

(trh)