Madiunpos.com, SURABAYA — Para bupati dan wali kota di Jawa Timur (Jatim) disarankan berhenti memberi bantuan yang bersifat konsumtif kepada petani/peternak agar mereka lebih bertanggung jawab.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jatim, Soekarwo, saat pemaparan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (28/11/2018), di Surabaya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, mencontohkan bantuan yang bersifat konsumtif misalnya seperti bantuan dana penggemukan sapi kepada peternak. Menurutnya, bantuan tersebut dianggap kurang mendidik dalam pengelolaan ekonomi.
“Para bupati setop beri bantuan penggemukan sapi karena nanti hanya akan berhenti menjadi daging konsumsi,” katanya.
Menurut Pakde Karwo, masyarakat lebih baik dididik menjadi bertanggung jawab melalui bantuan yang bersifat produktif. Misalnya menerapkan skema loan agreement yakni uang APBN/APBD dipinjamkan kepada bank untuk dikelola menjadi kredit dengan bunga murah.
“Saran saya uang APBN tidak perlu hilang tiap tahun. Pemda bisa melakukan loan agreement memberikan pinjaman modal kepada petani/peternak, dengan begitu akan bergerak terus,” katanya.
Pakde Karwo mengatakan sejauh ini sektor pertanian/peternakan sulit mengakses kredit perbankan karena ketidakpastian jaminan. Namun begitu, kata Pakde Karwo, pemerintah harus mengambil instrumen tersebut agar usaha mikro, kecil dan menengah terutama sektor pertanian/peternakan dapat tersentuh kredit modal.
“Yang harus melakukan intervensi adalah pemerintah, bukan perbankan. Kalau tidak diputuskan pemerintah, maka petani tidak bisa apa-apa. Apalagi di Jatim ini ada 12,1 juta UMKM berbagai sektor yang perlu dikover pembiayaannya,” ujarnya.
Pakde Karwo menambahkan loan agreement tersebut merupakan bagian dari cara Jatim dalam memperkuat diri sebagai produsen dan bukan sebagai target pasar.
Sebelumnya, Pemprov Jatim sudah menjalankan program loan agreement dengan meminjamkan anggaran kepada BPD Jatim yang dikelola untuk disalurkan pada petani sebagai kredit usaha.
Saat ini ada gapoktan di Jombang yang telah memproduksi gabah kering panen menjadi beras premium sehingga petani memiliki nilai tambah. Kredit yang diberikan pada gapoktan itu berupa modal Rp9,6 miliar untuk membeli dryer (mesin pengering padi), Rice Milling Unit (RMU), dan packaging hampa.
“Jadi jangan sampai gabah kering panennya terbang ke perusahaan-perusahaan, maka harus ada proses on farm sampai off farm di petani atau disebut agro industri dan agro maritim termasuk hasil produksi lele dan patin diolah menjadi abon krispi,” imbuh Pakde Karwo.
Silakan KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
