Pakde Karwo Melarang PNS Jatim Ikut Ormas Bertentangan Pancasila

Ormas terlarang, Gubernur Jatim mengimbau PNS tak ikut ormas terlarang.

Madiunpos.com, PONOROGO — Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak mengikuti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau organisasi masyarakat (ormas) terlarang lainnya. Bagi PNS yang menjadi anggota maupun simpatisan ormas terlarang bisa keluar dari organisasi tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah secara resmi telah membubarkan ormas HTI. Selain itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo juga meminta kepada kepala daerah untuk mencari PNS di wilayahnya yang aktif di HTI.

Soekarwo menuturkan Pemprov Jatim telah mendeteksi sejumlah PNS di Jawa Timur yang terlibat aktif di HTI. Namun, mengenai berapa PNS yang terdeteksi terlibat dalam organisasi terlarang itu, Soekarwo tidak menyebutkannya.

“Ada, datanya ada di Polda Jatim dan Kejaksaan,” kata dia kepada wartawan seusai mengikuti acara Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIV Provinsi Jawa Timur tahun 2017 di Alun-alun Ponorogo, Kamis (27/7/2017).

Dia mengimbau kepada seluruh PNS yang ada di wilayah Jawa Timur untuk tidak mengikuti organisasi terlarang. Ia mengaku sering menyampaikan di rapat-rapat bersama PNS untuk tidak ikut organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Lebih lanjut, Soekarwo menuturkan untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada aparat kepolisian. Menurut dia, pendeteksian PNS yang terlibat aktif dalam HTI lebih baik diserahkan ke kepolisian.

“Kita serahkan ke kepolisian. Eksekutif jangan masuk ke ranah hukum,” ujar gubernur yang telah memimpin Jawa Timur selama dua periode itu.