SOLOPOS.COM - Staf khusus Presiden Joko Widodo. Dari kiri ke kanan pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia, peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, dan mantan Ketua PMII Aminuddin Ma'ruf, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019).(Antara-Wahyu Putro A)

Solopos.com, JAKARTA -- Ahli Epidemilogi dan Biostatistik Universitas Indonesia Dr Pandu Riono meminta staf khusus presiden ikut bekerja mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Hingga saat ini, kerja nyata para staf khusus presiden yang mendapatkan gaji besar itu belum terlihat.

Pandu mengatakan pemerintah saat ini sebenarnya sudah memiliki kapasitas besar untuk menangani virus corona. Terlebih jika ada sokongan dari staf khusus yang lengkap dari senior sampai millenial.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Jenazah Perawat di Ungaran Ditolak Warga, Anaknya Trauma & Stres

"Harusnya SDM mumpunilah, banyak orang pintar kan di pemerintahan, banyak orang kaya, banyak yang jadi staf khusus. Presiden staf khususnya banyak, ada yang tua, ada yang millenial, ada yang punya start-up. Jadi seharusnya presiden minta 'kamu kan staf khusus, sekarang bantu saya,' begitu dong," kata Pandu kepada Suara.com, Rabu (15/4/2020).

Oleh sebab itu, anggota Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) itu menunggu kerja nyata para staf khusus presiden dan menteri menangani Covid-19.

200 Perusahaan Jakarta Diizinkan Kemenperin Beroperasi, Buat Apa PSBB?

"Menteri juga punya staf khusus. Jadi problemnya itu semua itu punya staf khusus yang dibayar oleh negara. Kerja dong atau mikirlah paling tidak, bantu menterinya untuk memikirkan apa yang harus dilakukan," tegasnya.

Pandu berharap pemerintah tidak lagi memikirkan citra dan lebih mengutamakan kesehatan masyarakat saat penanganan virus corona atau Covid-19. Karenanya, sudah saatnya para staf khusus presiden itu berkontribusi menangani wabah virus corona.

Target 10.000 Tes PCR Virus Corona Per Hari, 78 Laboratorium Diaktifkan

Dia mengingatkan pemerintah tidak boleh lagi meremehkan virus corona yang jelas-jelas sudah menginfeksi ribuan orang. Sementara ratusan ribu orang lainnya berstatus pasien dalam pengawasan.

Bermasalah

Untuk diketahui, data kasus virus corona hingga 15 April 2020 jumlah pasien positif mencapai 5.136, meninggal 468, sembuh 446, ODP 165.549, dan PDP 11.165.

Namun alih-alih menunjukkan kerja nyata, seorang staf khusus presiden justru mendapat kritik tajam dalam program Covid-19. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi memecat Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra karena ada konflik kepentingan.

Efek Covid-19, Ribuan Karyawan di Soloraya Dirumahkan dan Kena PHK

Desakan tersebut muncul setelah Andi Taufan menandatangani surat yang ditujukan kepada Camat di seluruh wilayah Indonesia. Surat dengan kop Sekretariat Kabinet tersebut berisi mengenai kerja sama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek.

Perusahaan ini didirikan Andi Taufan terkait Relawan Desa Lawan Covid-19. Karena itulah ICW menilai staf khusus presiden ini bermasalah saat pemerintah sibuk menangani wabah Covid-19.

Pakar Epidemiologi UI: Kasus Corona di Indonesia Muncul Sejak Januari 2020

Program tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program ini diluncurkan melalui Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya