Tutup Iklan
Ilustrasi sepeda motor listrik digunakan Menteri ESDM, Ignasius Jonan. (Bisnis-Felix Jody Kinarwan)

Solopos.com, SEMARANG — Pakar transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, berharap -kota-baru-ri-minim-risiko-bencana" title="Ibu Kota Baru RI Minim Risiko Bencana">ibu kota negara yang baru nantinya ramah terhadap pejalan kaki. Ibu kota baru yang tengah disiapkan di Kalimantan Timur (Kaltim) sebaiknya dirancang sebagai kota pejalan kaki dan dilayani sarana transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik.

“Sarana transportasi umum yang beroperasi menggunakan kendaraan bermotor listrik. Bila perlu di kawasan tertentu diwajibkan memakai kendaraan listrik dan juga disiapkan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Selasa (3/9/2019).

Djoko optimistis kendaraan listrik yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah banyak memberikan manfaat. Tak hanya mampu menekan polusi udara tapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM).

“Pemerintah saat ini telah menerbitkan -istimewa-untuk-kendaraan-listrik" title="Hak Istimewa untuk Kendaraan Listrik">Perpres [Peraturan Presiden] No.55/2019 tentang Percepatan Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan ini cukup positif untuk menekan polusi dan mengurangi konsumsi BBM. Tapi, lebih baik lagi jika kebijakan ini juga bisa mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas,” imbuhnya.

Supaya bisa mengurangi kemacetan dan kecelakaan, Djoko pun berharap pemerintah mengaplikasikan kebijakan itu secara masif dan massal. Artinya, pemerintah juga harus mengarahkan penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi umum dan bukan hanya kendaraan pribadi.

Selain itu, apabila pemerintah juga ingin mendorong pengembangan sepeda listrik, perlu ada pembatasan kecepatan. Kapasitas silinder dibuat kurang dari 100 sentimeter kubik (cm3), sehingga akselerasi tak secepat sepeda motor berbahan bakar minyak. Tujuannya adalah untuk menekan angka kecelakaan, sekaligus mengondisikan pengendara agar menggunakan transportasi umum, dibanding kendaraan pribadi.

“Kebijakan pemerintah juga harus mencakup aspek penghematan pemakaian BBM. Daerah-daerah di Indonesia yang selama ini sulit mendapatkan BBM seharusnya didorong langsung untuk memanfaatkan kendaraan listrik sebagai transportasi umum,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advikasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.

Djoko menyebutkan penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi umum sebenarnya sudah diterapkan di Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Keberadaannya juga didukung regulasi berupa Perda No.6/2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No.7/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perbup No.24/2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai. Bahkan, perda itu Asmat mampu meraup Rp1 miliar per tahun dari hasil retribusi.

Bahkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat, hingga November 2018 sudah ada sekitar 3.154 kendaraan listrik yang ada di wilayah itu. Kebanyakan merupakan -pamer-sepeda-motor-listrik-buatan-semarang-begini-bentuknya" title="Hendi Pamer Sepeda Motor Listrik Buatan Semarang, Begini Bentuknya...">sepeda motor listrik, yakni 3.067 unit dan terdapat 22 pangkalan ojek sepeda listrik.

“Daerah yang sudah dapat mengoperasikan kendaraan bermotor listrik, seperti Asmat ada baiknya pemerintah memberikan apresiasi berupa bantuan khusus dalam hal pengembangan kendaraan bermotor listrik. Supaya dapat mendorong daerah lain melakukan hal yang sama,” ujar Djoko.

">KLIK dan ">LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten