Solopos.com, JAKARTA — Ulah hacker Bjorka yang meretas data pribadi sejumlah tokoh nasional dan website pemerintah ditanggapi Gildas Deograt Lumy, Kordinator Forum Keamanan Cyber dan Informasi (Formasi).
Menurut Gildas, Bjorka bukan peretas asli melainkan pembeli data yang lantas diklaim sebagai hasil peretasannya.
Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan
“Jadi dia beli ke orang. Paling tidak untuk kasus yang 1,3 miliar data, dia juga beli dari orang lain. Dan ini sudah kami telusuri,” ujar Gildas, ahli informasi teknologi (IT) yang kini membantu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Menteri Pertahanan, saat hadir dalam podcast Youtube Deddy Corbuzier dan dikutip Solopos.com, Rabu (14/9/2022).
Gildas meyakini hacker Bjorka adalah orang Indonesia dan bukan peretas data 1,3 miliar penduduk Indonesia.
Baca Juga: Dugaan Hacker Bjorka adalah WNI Berasal dari Postingan Ini
Gildas mengungkapkan, ada orang di balik hacker Bjorka yang melakukan eksploitasi sehingga data pribadi banyak tokoh dan masyarakat itu tersebar ke publik.
“Bukan peretasnya yang langsung menjual. Yang menemukan celah keamanan pada orang lain, yang mengeksploitasi orang lain, kemudian menggunakan akun mencuri data orang lain, yang menjual orang lain. Secara umum ekosistemnya seperti itu,” jelas Gildas yang juga sering disebut sebagai hacker putih ini.
Pakar IT yang belasan tahun fokus ke keamanan dunia digital itu mengakui sistem keamanan data penduduk Indonesia memang sangat lemah.
Baca Juga: Tak Peduli Diretas, Mahfud Md: Data Pribadi Saya Milik Umum
Bahkan ia menyebut pengelolaan data digital oleh pemerintah selama ini dikelola secara ugal-ugalan.
Contohnya adalah pengelolaan data warga negara di aplikasi Pedulilindungi yang sejak awal bermasalah.
“Ibaratnya seperti naik motor ugal-ugalan, dan kita adalah penumpangnya. Kita setor data tapi keamanan data itu tidak terjamin,” ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD Klaim Sudah Identifikasi Bjorka
Berangkat dari kasus hacker Bjorka, menurutnya, negara harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan data digital masyarakat yang rawan disalahgunakan oleh orang-orang jahat.
Alasannya, karena sejak awal memang negara yang mengumpulkan data masyarakatnya namun dikelola dengan serampangan.
“Bukan negara harus hadir, negara harus bertanggung jawab malah. Karena sejak awal data ini dikumpulkan sebagai program bisnisnya pemerintah. Pemerintah yang mewajibkan kita mengumpulkan data lalu berceceran. Yang menjadi korban siapa? Ya masyarakatnya,” ujar dia.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Motif Hacker Bjorka
Ia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang membentuk satuan tugas khusus untuk menangani ulah hacker seperti Bjorka ini.
Menurutnya, itu sesuatu yang mutlak harus dilakukan agar ke depan data digital rakyat dikelola dengan keamanan maksimum.
“Kasus hacker Bjorka ini tamparan buat pemerintah agar lebih baik lagi menjaga data digital rakyatnya,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
