SOLOPOS.COM - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono berseragam tahanan KPK, Jumat (3/9/2021).

Solopos.com, JAKARTA – Masih ingat dengan bupati penuh kontroversi, Budhi Sarwono? Pemimpin Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang beberapa hari lalu membuat geger dengan menyebut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan “Menteri Penjahit” itu kembali menjadi berita tak kalah heboh.

Budhi Sarwono berseragam oranye setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Jumat (3/9/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Alat Bukti Cukup

Budhi Sarwono terkait dengan dugaan korupsi Pengadaan atau Persewaan pada Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018.

Ekspedisi Mudik 2024

“Ada dua tersangka yaitu BS Bupati Banjarnegara 2017-2022 dan KA dari swasta,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam siaran resminya, Jumat (3/9/2021).

Firli menambahkan penetapan dua tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik memiliki alat bukti yang cukup.

Baca Juga: 10 Berita Terpopuler: Coki Pardede Menonton Video Porno hingga Isu Amandemen

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satu lokasi yang digeledah penyidik KPK adalah rumah dinas Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono.

Penyidik antikorupsi juga menggeledah sebuah rumah kediaman Budhi di Krandengan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

“Tim penyidik saat ini masih melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait perkara ini. Untuk perkembangan kegiatan dimaksud nantinya akan kami informasikan lebih lanjut,” jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Baca Juga: Aneka Kontroversi Bupati Budhi yang Kini Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banjarnegara pada 2017-2018.

Dengan naiknya suatu kasus, sudah pasti ada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan perkara ini dimulai saat Budhi memerintahkan Kedy Afandi (KA) untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Banjarnegara.

Kepercayaan Budhi

Kedy Afandi merupakan orang kepercayaan Budhi.

“Di bulan September 2017, BS memerintahkan KA yang adalah orang kepercayaan dan juga pernah menjadi ketua tim sukses dari BS saat mengikuti pemilihan kepala daerah untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan,” ujar Firli, Jumat

Pada pertemuan tersebut, sesuai perintah Budhi, Kedy menyampaikan paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) 20 persen dari nilai proyek.

10 Persen

Perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek diwajibkan memberikan commitment fee 10 persen dari nilai proyek.

“Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara,” tutur Firli.

Pada pertemuan selanjutnya, BS secara langsung menyampaikan, di antaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 persen untuk BS sebagai commitment fee dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

“BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang,” ujarnya dikutip dari Bisnis.com.

Baca Juga: Keren! Banjarnegara Punya Sidara, Layanan Penyedia Data Potensi Desa

Firli mengatakan Kedy selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat mengatur pembagian proyek. KPK menduga proyek itu juga dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.

“Penerimaan commitment fee senilai 10 persen oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan KA,” katanya.

“Diduga BS telah menerima commitment fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar,” sambung Firli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya