SOLOPOS.COM - Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengenakan baju bodo khas Sulawesi Selatan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (1/6/2023). (Istimewa/Diskominfo Klaten)

Solopos.com, KLATEN — Bupati Klaten Sri Mulyani tampil beda saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar Pemkab di halaman Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (1/6/2023). Mulyani tampil mengenakan Baju Bodo, pakaian adat Sulawesi Selatan.

Upacara itu dihadiri pula oleh Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, serta jajaran Forkopimda Klaten. Para tamu yang hadir mengenakan pakaian adat. Upacara diikuti anggota TNI, Polri, ASN, serta mahasiswa dan pelajar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam amanatnya, Mulyani berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menaga perdamaian, persatuan, dan persaudaraan sesama anak bangsa.

“Jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu bergotong royong demi kemajuan Indonesia,” kata Mulyani seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima Solopos.com dari Diskominfo Klaten.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar Pemkab Klaten itu sekaligus untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mendalami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pemahaman dan pengamalan Pancasila harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan, dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya.

Mulyani juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gerakan dan pemahaman yang tidak sejalan dengan Pancasila. Gerakan serta pemahaman tersebut dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara.

“Kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti-Pancasila, anti UUD 1945, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih ada paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia,” kata Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya