<p><strong>Solopos.com, SOLO</strong> — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal menarik <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20171115/489/869213/perpajakan-solo-aturan-baru-restoran-beromzet-di-bawah-rp-4-jutabulan-bebas-pajak" title="PERPAJAKAN SOLO : Aturan Baru! Restoran Beromzet di Bawah Rp 4 Juta/Bulan Bebas Pajak">pajak</a> dari warung-warung pinggir jalan dengan omzet jutaan rupiah per hari untuk menambah pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini potensi penerimaan pajak di sektor tersebut dinilai kurang optimal.</p><p>Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Yosca Herman Soedrajad mengatakan akan memasang cash register di warung-warung makan tersebut. Cash register ini merupakan bentuk sederhana dari Terminal Monitoring Device (TMD) yang ada di restoran dan hotel.</p><p>Dengan alat tersebut Pemkot Solo dapat memantau transaksi secara real time sehingga besaran potensi <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180801/489/931173/kini-bayar-pajak-tak-perlu-ke-pemkot-solo" title="Kini Bayar Pajak Tak Perlu Ke Pemkot Solo">pajak</a> yang harus dibayarkan tidak jauh dari omzet yang didapat warung-warung tersebut.</p><p>“Selama ini TMD baru kami pasang di hotel dan restoran. Sedangkan warung yang punya omzet jutaan rupiah per hari belum terpasang dan belum terpantau,” kata Herman sapaan akrabnya ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/8/2018).</p><p>Warung tersebut selama ini sudah aktif membayar pajak resto ke Pemkot. Namun penerimaan pajak daerah dari warung-warung tersebut belum maksimal karena penghitungan pajak masih menggunakan cara manual, yakni dihitung 10 persen dari pendapatan yang diterima.</p><p>“Pajak ini kan sebenarnya dibebankan kepada pembeli. Misalnya setiap makan ke warung itu pembayarannya sudah dihitung dengan pajak 10% dan pajak itu harus disetor ke pemerintah daerah,” katanya.</p><p>Namun metode tradisional yang diterapkan selama ini rawan dimanipulasi. Pemkot Solo tidak bisa menghitung secara pasti pendapatan dari warung tersebut setiap harinya.</p><p>Dengan kondisi ini rata-rata pemilik warung menyetorkan <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180514/489/916082/pemkot-solo-umumkan-pemenang-undian-pbb-ini-daftar-namanya" title="Pemkot Solo Umumkan Pemenang Undian PBB, Ini Daftar Namanya">pajak</a> daerah ke Pemkot Solo dengan nilai flat alias sama setiap bulannya. “Nah ini kan aneh kalau dibayar flat terus. Makanya untuk bisa dipantau, kami pasang cash register semacam TMD,” katanya.</p><p>Cara kerja alat yang dipasang di kasir itu menghitung transaksi pembelian sekaligus dapat digunakan menghitung potensi pajak yang harus dibayarkan kepada Pemkot. Dengan demikian, Pemkot bisa memantau secara real time pendapatan warung itu setiap harinya, berikut potensi pajak yang wajib dibayarkan ke pemerintah daerah.</p><p>Alat tersebut akan dibagikan gratis kepada warung-warung dengan omzet besar sekaligus sebagai pilot project. Misalnya Sate Manto, Soto Gading, Satai Mbok Galak, dan lainnya.</p><p>“Kami kasih gratis, kemudian kami monitor. Dengan begitu tidak ada lagi potensi kerugian penghasilan pajaknya," katanya.</p><p>Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran dan Pendataan BPPKAD Hanggo Henry mengaku tidak mudah memasang cash register di warung-warung tersebut. Dia tak memungkiri bakal ada pro dan kontra terkait pemasangan alat tersebut.</p><p>Reaksi pro dan kontra itu dinilai wajar dalam setiap kebijakan yang dikerjakan Pemkot Solo. “Sosialisasi terus kita lakukan. Kami ingin kesadaran pemilik warung untuk mau melaksanakan ini,” katanya.</p><p>Harapannya potensi penerimaan pajak daerah dari restoran bisa lebih maksimal. Apalagi pajak daerah yang diterima juga dikembalikan lagi ke masyarakat seperti untuk pembangunan dan lain sebagainya.</p>
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
