PAJAK GOOGLE : Negara ASEAN Perlu Dorong Pembayaran Tunggakan Pajak Google

Revolusi digital dalam konteks industri media dan informasi yang paling diuntungkan bukan media online, namun perusahaan mesin pencari (search engine) seperti Google.

Harianjogja.com, JOGJA – Pengamat Komunikasi Massa Agus Sudibyo mengatakan negara-negara ASEAN perlu memiliki sikap bersama mendorong pembayaran tunggakan pajak perusahaan Google untuk mendukung keadilan di bidang industri media dan informasi.

Promosi Mi Instan Witan Sulaeman

“Dalam konteks ASEAN kita perlu memikirkan itu, bukan berarti menolak Google,” kata Agus Sudibyo dalam “Symposium On ASEAN Community” di Kampus Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.

Menurut Agus, pada era revolusi digital dalam konteks industri media dan informasi yang paling diuntungkan bukan media massa berbasis online, namun perusahaan mesin pencari (search engine) seperti Google atau Yahoo. “Mesin pencari inilah yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya,” kata dia.

Negara-negara ASEAN dengan jumlah total populasi mencapai 622 juta jiwa, menurut dia, akan menjadi sasaran yang menjanjikan bagi perusahaan mesin pencari itu. “Jadi jika berbicara industri media dan informasi, tidak akan ada kompetisi antarnegara ASEAN, sebab yang terjadi negara-negara ASEAN menjadi ‘bancakan’ perusahaan raksasa seperti Google, Yahoo, serta Microsoft,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurut dia, agar negara-negara ASEAN tidak semata-mata hanya menjadi sasaran yang mudah ditembus perusahaan mesin pencari raksasa seperti Google, maka perlu bersama-sama meningkatkan daya tawar dengan mendorong penerapan pajak bagi Google.

Apalagi Google, menurut dia, tidak memproduksi konten informasi secara mandiri melainkan didukung dan dibesarkan dari konten informasi media-media massa lokal di berbagai negara, tanpa membayar royalti.

“Media-media massa lokal membayar pajak tetapi Google tidak bayar pajak. Tentu ini dirasa tidak adil karena kompetisi usahanya tidak profesional,” kata dia.