BOYOLALI — Pembentukan paguyuban beranggotakan kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Boyolali yang belakangan ini marak, terus menuai kecaman.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Boyolali, Basuni bahkan mendesak agar paguyuban-paguyuban tersebut dibubarkan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Menurut saya, paguyuban PNS yang akhir-akhir ini marak didirikan dan disponsori kakak Bupati, yaitu Seno Kusumoharjo, tidak hanya dihentikan, tapi dibubarkan karena di samping PNS sudah ada induk organisasinya yaitu Korpri, paguyuban tersebt sudah sangat terbukti sarat dengan nuansa politiknya daripada untuk mewadahi kepentingan para PNS tersebut,” tegas Basuni kepada Solopos.com, Selasa (23/4/2013).
Basuni menilai dengan terbentuknya paguyuban tersebut banyak menimbulkan dampak negatif karena secara psikologis banyak PNS yang merasa tertekan dan terancam karir dan jabatannya.
“Sudah banyak terjadi di lapangan, penempatan SDM [sumber daya manusia] sudah tidak lagi dengan pendekatan profesionalisme dan prestasi kerja, akan tetapi lebih menekankan dislike. Begitu pula di tempat kerja para PNS menjadi merasa tidak nyaman karena merasa ada yang memata-matai,” ungkapnya.
Ditambahkan dia, imbas lain yang kini muncul di masyarakat, sendi-sendi hubungan sosial kemasyarakatan menjadi terganggu karena saling mencurigai.
Menanggapi pernyataan Bupati, Seno Samodro yang merasa risi dengan pembentukan paguyuban-paguyuban yang membawa-bawa nama Seno, menurut Basuni, hanya merupakan lipservice atau retorika semata.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
