SOLOPOS.COM - Petugas memeriksa muatan angkutan barang di Jembatan Timbang Selogiri (JTS), Wonogiri, Rabu (17/9/2014). (Bony Eko Wicaksono/JIBI/Solopos)

PAD Provinsi Jateng diprediksi akan hilang sekitar Rp10 miliar akibat penutupan jembatan timbang.

Solopos.com, SEMARANG — Pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jateng bakal hilang sekitar Rp10 miliar. Kebijakan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menutup 16 jembatan timbang menyebabkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng pada 2014 kehilangan potensi pendapatan senilai Rp10 miliar.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Hal ini terungkap dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jateng atas laporan keuangan Provinsi Jateng 2014 yang ditandatangani Hery Subowo. Dalam laporan itu disebutkan, penutupan sembilan jembatan timbang pada Mei-Desember 2014 menyebabkan Pemprov Jateng kehilangan potensi pendapatan senilai Rp 9.075.220.000.

Sembilan jembatan timbang itu masing-masing Subah (Batang), Butuh (Purworejo), Banyudono (Boyolali), Tugu (Kota Semarang), Gubug (Grobogan), Pringsurat (Temanggung), Selogiri (Wonogiri), dan Labuawu (Jepara), dan Aji Barang (Purwokerto).

Sedang pada penutupan sementara tujuh jembatan timbang pada 15 Mei-3 September 2014 mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan senilai Rp 1.043.430.773.

Tujuh jembatan timbang itu adalah, Tanjung (Kabupaten Brebes), Sarang (Kabupaten Rembang), Sambong (Kabupaten Blora), Toyogo (Kabupaten Sragen), Wanareja (Kabupaten Cilacap), Salam, (Kabupaten Magelang), Klepu (Bawen, Semarang).

Retribusi denda

Gubernur menutup 16 jembatan timbang ini setelah menemukan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan petugas ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di jembatan timbang Subah, Batang pada April 2014.

Padahal jembatan timbang tersebut rata-rata setiap bulan menghasilkan pendapatan dari retribusi sanksi denda kelebihan muatan barang mencapai ratusan juta.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo menutup jembatan
timbang untuk memberantas pungli adalah keliru.

“Fungsi jembatan timbang itu untuk mengontrol atau mengendalikan kelabihan muatan angkutan barang, bukan retribusi pendapatan,” katanya kepada Solopos.com di Semarang, Minggu (21/6/2015).

Fungsi kontrol jembatan timbang ini, lanjut dia, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Jateng No 1/2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan. Bila kemudian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Pemprov Jateng atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng memberikan target pendapatan dari jembatan timbang merupakan keteledoran.

“Adanya target pendapatan dari jembatan timbang, maka hasil audit BPK Perwakilan Jateng muncul ada potensi pendapatan yang hilang sampai Rp10 miliar. Ini adalah kekeliruan,” tandas politisi dari PKS ini.

Hadi meminta Gubernur Gajar Pranowo agar segera membuka kembali jembatan timbang untuk mengendalikan kelebihan muatan angkutan barang di jalan.

“Memang ada wacana pemerintah pusat akan mengambilalih pengelolaan jembatan timbang di Jateng. Tapi sebelum dilakukan Gubernur supaya membuka kembali jembatan timbang,” harap anggota dewan dari Wonogiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya