PAD Kulonprogo Lampaui Target

KULONPROGO—Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kulonprogo mengapresiasi positif  atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2011 sebesar 105,58%. Dari target sebesar Rp50,9 miliar, Pemkab Kulonprogo mampu membukukan pendapatan hingga Rp53,7 miliar.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna Penyampaian Pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kulonprogo tahun anggaran 2011 yang dilakukan Rabu (27/6) di gedung Dewan setempat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Rapur dipimpin oleh Ketua DPRD Yuliardi dan diikuti segenap anggota, serta dihadiri oleh Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo.“Atas capaian tersebut Dewan mengapresiasi positif dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran eksekutif,” ujar juru bicara Banggar, Sudarta.

Ditambahkan oleh Darta, dari pendapatan sejumlah itu, capaian terbesar diperoleh dari lain-lain pendapatan yang sah.“Hanya pajak hiburan yang tidak dapat mencapai target. Dari target Rp12,4 juta hanya diperoleh Rp3,1 juta Atas capaian ini kami mohon penjelasan, mengapa target tidak bisa tercapai?” tanya politisi PAN tersebut.

Lebih  lanjut Darta menjelaskan, capaian retribusi daerah juga hanya mencapai 92,52%. Dari target Rp 9,1 miliar hanya terealisasi Rp8,4 miliar.

“Tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, persoalan klasik ini sesungguhnya karena pemkab hanya kurang serius dalam pengelolaan. Alasan yang disampaikan sejak dulu sampai sekarang sama. Artinya, kreativitas pengelolaan kurang, padahal biaya pemeliharaan cukup. Apakah mungkin pengelolaan alat berat diberikan saja kepada BUMD sehingga dapat ditarget sesuai dengan kemampuan alat yang ada?” tanya Darta.

Di bagian lain Banggar menengarai, bagi Kulonprogo pendapatan transfer masih menjadi ruh APBD. Tanpa adanya pendapatan itu diyakini pemkab akan lumpuh. Oleh karenanya pemkab diminta untuk menjalin komunikasi yang baik dengan jajaran kementrian dan pemprov.

“Dana di luar DAU dan DAK banyak yang dialokasikan ke daerah berdasarkan proposal kegiatan. Untuk itu kami menyarankan pemkab perlu proaktif menjalin hubungan yang harmonis terhadap pemegang dana-dana tersebut,” pungkas Darta.