SOLOPOS.COM - Warga yang tergabung dalam JMPPK sampai di Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jateng, Kamis (8/12/2016) sore. (Facebook.com-Leeman Chester)

Pabrik Semen di eks Keresidenan Pati tampaknya bakal tetap didukung oleh Gubernur Ganjar Pranowo kendati warga setempat menolaknya.

Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjukkan sinyal keengganan menemui sendiri para aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang datang ke Gubernuran dari Pati dan Rembang dengan berjalan kaki.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kendati mempersilakan warga Jateng yang melakukan long march dari Pati dan Rembang ke Kota Semarang datang ke Gubernuran, namun Gubernur Ganjar tak menyatakan bakal menemui para penolak pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng itu. JMPPK memang datang dengan long march atau berjalan kaki dari eks Keresidenan Pati itu memang sebagai bentuk penolakan terhadap pendirian pabrik semen wilayah mereka.

Ekspedisi Mudik 2024

Ganjar hanya memastikan JMPPK bisa beraudiensi dengan jajaran pemerintah provinsi setempat seandainya mereka mendatangi Gubernuran di Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Jumat (9/12/2016). “Enggak apa-apa datang saja, nanti pasti ada yang menemui dari Pemprov,” tukasnya seusai tampil dalam acara BUMN Menginspirasi yang diselenggarakan Perum Kantor Berita Antara Biro Jateng di SMK Negeri Jateng di Semarang, Kamis (8/12/2016).

Ganjar berkilah ia tidak bisa menemui langsung para peserta long march itu karena harus berangkat ke Riau untuk menghadiri acara yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat ini. “Saya nanti [berangkat] ke Riau karena besok kita mau mendapat penghargaan dari KPK soal gratifikasi,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Kendati memastikan Pemprov Jateng akan menaati seluruh putusan yang ada terkait dengan sengketa pendirian pabrik Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Ganjar menambahkan pula bahwa insan media massa perlu memahami isi putusan peninjauan kembali melalui putusan secara utuh. “Media belum banyak membaca, bunyinya mencabut izin lingkungan pertambangan, lah pabriknya dicabut atau gak?” tanyanya retoris.

Mantan anggota DPR itu berharap semua pihak yang bersengketa bisa bertemu dan Pemprov Jateng juga akan memfasilitasinya. “Kemarin Komnas HAM kontak saya mengobrol apa masukannya? Partisipasi terus kemudian kalau ada keinginan tetap mengharapkan pabrik dan ketika bicara itu mesti diajukan dari awal biar nanti dialognya ketemu,” ujarnya.

Aksi jalan kaki yang ditempuh dari Kabupaten Pati dan Rembang sejak Senin (5/12/2016) dalam rangka mengawal putusan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung itu diikuti oleh 300-an orang. Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Pati, Gunretno, mengatakan aksi warga Rembang maupun Pati yang ikut serta jalan kaki sebagai bentuk perjuangan warga Pegunungan Kendeng yang prihatin atas rencana pembangunan pabrik semen.

“Tidak hanya di Rembang, pabrik semen juga dinilai mengancam Pegunungan Kendeng di Blora maupun Pati,” ujarnya. Seharusnya, kata dia, semua pihak mematuhi hukum, demikian halnya perusahaan milik pemerintah seharusnya juga patuh hukum. Apalagi, lanjut dia, di Kabupaten Rembang sudah ada putusan MA dan putusannya juga jelas.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya