Pabaliut Gara-Gara Pandemi

Bukan sesederhana "tidak boleh keluar rumah pada Sabtu dan Minggu" saja. Imbauan semacam itu seakan mengindikasikan pembuat kebijakan mengabaikan esensi memutus mata rantai penyebaran virus corona.

 Arif Budisusilo (Istimewa/Dokumen pribadi).

SOLOPOS.COM - Arif Budisusilo (Istimewa/Dokumen pribadi).

Kalau Anda maung Bandung atau tinggal di Jawa Barat apalagi keturunan Sunda, tentu paham istilah di atas. Makna ringkas pabaliut adalah awut-awutan. Kalau Anda di Solo, mungkin istilah yang barangkali pas adalah ruwet. Silang sengkarut nggak karuan. Begitu kira-kira.

Saya sengaja pinjam terminologi Sunda itu untuk menggambarkan, betapa tidak mudahnya Indonesia hari ini mengelola aneka isu yang berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19.

Padahal usia pandemi sudah lebih setahun. Semestinya kita sudah berpengalaman, selain sudah tersedia aneka instrumen medikal, sosial, teknikal maupun yang lebih canggih lagi, desain kebijakan yang berbasis teknologi informasi. Namun, semakin ke sini, persoalan yang muncul sebagai dampak pandemi justru semakin kompleks.

Saya sebenarnya sudah berupaya menghindarkan diri dari menulis soal pandemi. Namun, situasi hari ini menggerakkan saya untuk menulis lagi. Pasalnya, Indonesia hari ini juara dunia dalam pertambahan kasus baru Covid-19, dengan lebih dari 21.000 kasus baru sehari, yang bulan lalu dipegang bergiliran oleh India, Iran, dan Rusia.

Namun lebih dari dua pekan setelah kasus Kudus meledak, yang menyebar ke seluruh Jawa Tengah, tidak tampak tindakan yang nyata dalam upaya mencegah penyebaran virus itu lebih lanjut.

Kalau Anda rajin mengecek informasi, banyak negara yang mendapati kasus baru, langsung area setempat dikarantina. Langsung dikeluarkan perintah pembatasan mobilitas manusia, sesuai protokol yang sudah disiapkan secara jelas berdasarkan skala kasusnya dan tindakan pengaturannya.

Bukan sesederhana "tidak boleh keluar rumah pada Sabtu dan Minggu" saja. Imbauan semacam itu seakan mengindikasikan pembuat kebijakan mengabaikan esensi memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Sayangnya, di sekeliling kita, yang terjadi adalah perdebatan yang tidak menentu ujung pangkalnya. Perdebatan mana yang lebih dahulu, mencegah virus, atau menyelamatkan ekonomi.

Dan sedihnya, perdebatan terjadi tidak hanya di kalangan pembuat kebijakan, tapi juga di tengah masyarakat melalui media sosial alias medsos. Semua pihak seperti merasa paling tahu dan saling mempengaruhi. Dan pemerintahan pun kemudian bimbang melakukannya. Banyak pertimbangan, katanya.

***
Suka atau tidak suka, pandemi Covid-19 telah menjadi laboratorium kebijakan yang baru bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Pelajaran bagi kita, sekali lagi, memadukan dua kepentingan, yakni kesehatan dan ekonomi, ternyata dan terbukti tidak mudah.

Dalam situasi pandemi yang sangat ekstrem seperti hari ini, pelajaran penting adalah pemrioritasan. Hari ini, mencegah wabah semakin meluas tak bisa lagi ditawar-tawar.

Memang, langkah pencegahan bukan perkara mudah, terlebih dalam ekosistem politik dewasa ini. Tanpa leadership yang firm, gangguan yang muncul akan banyak sekali, mulai dari rivalitas politik, perlawanan publik, hingga disharmoni pusat dengan daerah untuk bertindak cepat, tegas dan sistematis. Apalagi dalam suasana otonomi daerah.

Ada satu lagi, saya melihat banyak detail yang hilang. Prinsip "the devil is in the detail" tampak benar dan nyata dalam penanganan pandemi ini. Akibatnya, selama setahun lebih, bukan saja pandeminya belum hengkang dari bumi Indonesia, tetapi ekonomi juga berisiko turun lagi.

Padahal, Mei lalu, sebelum Bulan Puasa, banyak di antara kita yang sudah nyicil ayem. Apalagi tatkala jumlah kasus aktif terus menurun pada awal Mei lalu. Angka kasus aktif sempat hanya tinggal sekitar 80-an ribu, dari puncaknya pascaliburan akhir tahun yang pernah menyentuh angka 175.000.

Namun hari ini, akibat pertambahan kasus baru yang signifikan saban hari, kasus aktif (isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit) kembali melejit.

Saat saya menulis kolom ini tadi malam, Selasa (29/6/2021), jumlah kasus aktif sudah mencapai 228.000 lebih. Ini berarti sudah melampaui posisi puncak pertama pada Januari lalu. Ledakan itu terjadi hanya dalam tempo tak sampai sebulan.

Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Ini kenyataan. Si Covid sontoloyo ini bergentayangan ke mana-mana. Dulu di kota-kota, kini sudah merangsek ke desa-desa.

Dan jangan lupa, banyak kasus yang tidak terdata dengan proper. Pasalnya, bukan sekadar banyak orang tanpa gejala alias OTG yang tidak terdata, tetapi orang yang bergejala pun banyak yang enggan memeriksakan diri.

Ini karena kelemahan tracing yang tidak menjangkau ke desa-desa. Akibatnya, data kasus yang dipublikasikan tiap hari sangat boleh jadi understated, atau jauh di bawah kasus yang sebenarnya. Ini pula yang menjadi salah satu faktor, mengapa pandeminya tidak segera teratasi.

Juga ketiadaan panduan bagi perangkat daerah di level paling bawah tatkala seseorang mengalami gejala sakit Covid-19. Umumnya pasien dibawa periksa ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit saat kondisi sudah relatif parah. Tentu hal itu berisiko besar, penularan sudah terjadi ke mana-mana, setidaknya satu keluarga dan lingkungan terdekat. Seperti di Bangkalan, Madura.

Apalagi ditambah perilaku sebagian warga yang bandel, denial, dan bahkan tidak percaya adanya virus corona akibat berbagai faktor. Kondisi tersebut menciptakan kompleksitas yang makin rumit dalam penanganan pandemi belakangan ini.

Akibatnya memang jauh lebih fatal. Fasilitas kesehatan menjadi sangat kewalahan. Tenaga kesehatan sudah sangat kelelahan karena sudah setahun lebih berurusan dengan corona. Lebih kritis lagi, kapasitas ruang perawatan juga sudah hampir kolaps. Di banyak daerah, bed occupancy ratio/BOR (ketersediaan tempat tidur rumah sakit) sudah hampir mendekati 100%. Bahkan di beberapa rumah sakit sudah membangun tenda darurat.

Untuk yang ini saya jadi mengingat betapa cepatnya pemerintah Kota Wuhan membangun rumah sakit darurat dengan kapasitas 10.000 tempat tidur hanya dalam dua pekan saat wabah ini baru meledak di kota Provinsi Hubei itu.

Dan sayangnya, kita terlambat melakukan antisipasi dan bertindak. Kita baru terhenyak setelah fasilitas kesehatan sudah nyaris kolaps.
Tentu saja, saya tidak bermaksud pesimistis dan merendahkan semua upaya yang sudah ada. Tetapi, tentu kita ingin manajemen pandemi ini bisa dibenahi secara lebih terstruktur dan sistematis dalam mengatasi pandemi yang kian galak ini.

Sekadar contoh, Anda barangkali melihat langsung dan mengalami, mulai dari testing, tracing dan treatment, di level paling bawah umumnya dilakukan atas dasar inisiatif mandiri.

Hari ini, mengingat sebaran kasus sudah jauh meluas, pendekatan kebijakan tidak bisa lagi "seragam", atau sama dengan setahun yang lalu. Apalagi, situasi dan kondisi saat ini sudah sangat berbeda dibandingkan dengan sikon saat virus corona baru menginvasi Jakarta dan Jabodetabek pada Maret tahun lalu. Saat ini, virus corona sudah bergentayangan di seluruh Indonesia, bahkan sudah bermutasi dengan varian baru.

Sewaktu virus baru bergentayangan di Jabodetabek, mengunci Jakarta Raya bisa jadi menjadi cara efektif untuk memutus penularan ke luar Jabodetabek. Namun saat ini, di mana virus sudah menyelimuti seluruh Jawa-Bali-Madura dan luar Jawa.

Namun masih ada yang sama sebenarnya. Dalam leadership jelas memerlukan ketegasan yang sama. Selain itu, prinsip pencegahannya tidak berubah, yakni memutus mata rantai penularannya.

Namun, seruan untuk lebih berdisiplin pada protokol kesehatan saja, rasanya sudah tidak memadai. Hari ini, selain menggenjot vaksinasi dengan lebih terukur, yang diperlukan adalah aturan dan panduan yang lebih konkret dan rinci bagi masyarakat, yang menjangkau hingga wilayah paling kecil, hiperlokal.

Panduan yang jelas, bahkan perlu disebarkan secara terstruktur dan sistematis sampai di tingkat RT atau lingkungan terkecil. Bukan lagi dengan aneka istilah-istilah teknikal yang rumit dan sulit dimengerti.

Syukur-syukur, pemerintah cepat membangun manajemen informasi yang lebih bersifat bottom-up dalam melakukan tracing dan testing, lalu treatment atau penanganannya, untuk menjamin akurasi data.

Manajemen pandemi yang berbasis akurasi data, tentu akan sangat memudahkan tindakan kedaruratan yang perlu diambil. Apalagi jika data tersebut berbasis teknologi informasi, seperti di China dan banyak negara lainnya.

Ringkasnya, masyarakat tidak hanya butuh ketegasan, melainkan juga memerlukan panduan yang mudah dipahami, dan gampang dijalani dalam mengatasi pandemi secara mandiri. Biar kondisi tidak semakin pabaliut seperti hari ini.

Nah, bagaimana menurut Anda? (*)

Berita Terkait

Espos Premium

Ini Pandangan Pemimpin Uni Soviet Khruschev Soal Sepak Terjang PKI

Ini Pandangan Pemimpin Uni Soviet Khruschev Soal Sepak Terjang PKI

Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khruschev, menilai aksi militer oleh PKI dengan G30S/PKI adalah kecerobohan karena tidak memahami situasi politik aktual di Indonesia. Media-media Uni Soviet menyebut PKI beraksi atas arahan pemimpin China, Mao Zedong.

Berita Terkini

Membangun Ekosistem Lifelong Learning: Bagaimana Bertahan di Era Education 4.0?

Opini ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

Melawan Begal Digital

Esai ini ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia Group, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 22 September 2021.

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.

ISI Solo Butuh Rektor Petarung

Essai ini ditulis oleh Aris Setiawan, pengajar jurnalisme di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 20 Agustus 2021.

Pendidikan Anak Merdeka

Essai ini ditulis oleh Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, dan telah diterbitkan Koran Solopos 19 Agustus 2021.

Pramuka di Masa Pandemi

Essai ini ditulis oleh Alies Sri Lestari, guru Bahasa Indonesia dan pembina pramuka di SMPN 5 Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 18 Agustus 2021.

Membangun Kemerdekaan Psikologis di Masa Pandemi

Opini ini ditulis Dr. Lilik Sriyanti, M.Si, dosen IAIN Salatiga dan Konselor Biro Konsultasi Psikologi.

Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Magrib di Serambi

Opini ini terbit di Koran Solopos edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ditulis oleh Ayu Prawitasari, jurnalis Solopos.

Kurang Kencang, Pak Jokowi...

Esain ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pelajaran dari Emas Olimpiade

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, ditulis oleh Agustinus Heruwanto Guru SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

Pitulungan

Esai ini karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia (Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia atau JIBI).

Seni Memasarkan PPKM Level 4

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Sabtu 7 Agustus 2021, ditulis oleh Mohammad Eko Fitrianto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan mahasiswa doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Kehilangan Makna…

Tulisan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 4 Agustus 2021. Esai ini karya Sholahuddin, aktif di Solopos Institute.

Memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-76 RI secara Daring

Opini ini ditulis Marwanto, dosen Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK IAIN Salatiga.