OTT PUNGLI : Pejabat Daerah di Jateng Diincar KPK
Direktur Resor Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kombes Pol Antonius Pujianito menunjukkan barang bukti OTT pungli pembuatan paspor Imigrasi Yogyakarta di Mapolda DIY, Senin (7/11/2016). (Yudho Proyambodo/JIBI/Harian Jogja)

Operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar dari KPK berpotensi kembali dialami pejabat di wilayah Jateng.

Solopos.com, SEMARANG - Operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi kembali terjadi di wilayah Jawa Tengah (Jateng).

Hal itu disampaikan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, seusai bertemu Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di ruang kerjanya di Gedung Pemprov Jateng, Semarang, Jumat (27/1/2017).

Ganjar menyebutkan setidaknya ada tiga hingga empat daerah yang pejabatnya terindikasi melakukan korupsi. Para pejabat di daerah itu sudah diberi peringatan, namun tidak mengindahkan.

"Selama ini kami sudah melakukan pembinaan dengan memberikan warning. Jawaban mereka selama ini, iya-iya saja. Kalau tidak didengar, kami takut saja," ujar Ganjar saat dijumpai wartawan seusai bertemu pejabat KPK.

Kendati demikian, Ganjar enggan menyebutkan daerah-daerah mana saja yang terindikasi melakukan tindak korupsi maupun pungli hingga menjadi target OTT KPK.

"Rahasia," ujar Ganjar sambil tersenyum kepada para wartawan.

Dalam kesempatan itu Ganjar juga menggelar pertemuan dengan lima kepala daerah di Jateng. Kelima kepala daerah yang diajak berbincang terkait pemberantasan korupsi itu adalah Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Pekalongan Achamd Alf Arslan Djunaid, Bupati Banyumas Achmad Husein, dan Bupati Semarang Mundjirin.

Saat ditanya adakah dari lima daerah yang pimpinannya diajak berdiskusi itu terindikasi melakukan korupsi dan pungli, Ganjar dengan tegas membantah.

Politisi dari PDI Perjuangan itu justru menyebutkan lima kepala daerah yang dipanggil dan diajak berdiskusi dengan KPK itu bakal dijadikan percontohan bagi daerah lainnya di Jateng dalam memerangi korupsi.

"Kelima daerah tadi justru yang akan dijadikan contoh, seperti Banyumas, Semarang, dan Solo. Bahkan Solo sudah melakukan transparansi dan di tingkat ASN [aparatur sipil negara] tidak mau menerima suap," beber Ganjar.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho