OTT Mahkamah Agung: KPK Minta Hakim Agung Sudrajad Dimyati Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, meminta Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan ketiga tersangka lainnya kooperatif.

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (JIBI/Solopos/Dok)

SOLOPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (JIBI/Solopos/Dok)

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, meminta Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan ketiga tersangka lainnya kooperatif.

Ketiga tersangka yang dimaksud adalah Redi yang merupakan PNS di Mahkamah Agung dan dua orang debitur KSP Intidana yakni Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

“KPK mengimbau kepada SD [Sudrajad Dimyati], RD [Redi], HT [Heryanto Tanaka], dan IDKS [Ivan Dwi Kusuma Sujanto] kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang segera dikirimkan penyidik,” ujar Firli, Jumat (23/9/2022).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus suap perkara di Mahkamah Agung (MA). Sudrajad diduga ikut menerima suap terkait perkara pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

“Berdasarkan saksi dan bukti yang cukup, penyidik menetapkan 10 orang tersangka,” ujar Firli, Jumat.

Baca Juga : Kronologi OTT KPK terkait Kasus Suap Sudrajad Dimyati, Hakim Agung di MA

Selain Sudrajad, Firli menyebutkan sembilan tersangka lainnya, yaitu seorang panitera di MA Elly Tri Pengestu, empat PNS MA, yakni Desy Yustria, Muhadjir Habibie, Redi, dan Albasri. Kemudian, dua pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno.

Selanjutnya, dua orang swasta yakni Heryanto Tanaka yang merupakan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Ivan Dwi Kusuma Suyanto.

Heryanto Tanaka, Yosep Parera, Eko Suparno, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu Sudrajad Dimyati, Desy Yustria, Elly Tri Pengestu, Muhadjir Habibie, Redi, dan Albasri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b juncto Pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul KPK Ingatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati Serahkan Diri

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Pemuda Katolik Jateng: Usut Tuntas Mutilasi Saksi Kasus Korupsi Semarang

      Pemuda Katolik meminta kepada aparat kepolisian, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agar segera menangkap aktor intelektual dalam kasus kematian ini.

      Ferdy Sambo segera Disidang, Ibunda Brigadir J: Semoga Kebenaran Terungkap

      Ibunda Brigadir J, Rosti Hutabarat berharap sidang kasus pembunuhan anaknya nanti dapat mengungkapkan kebenaran sesungguhnya.

      Jalankan Skenario Ferdy Sambo, Eks Kasatreskrim Polres Jaksel Disidang Etik

      Mereka dianggap ikut dalam skenario rekayasa kematian Brigadir J yang dibuat Ferdy Sambo. 

      Meratus, Kerak Samudera Tertua Indonesia Menuju Geopark Kelas Dunia

      Kawasan pegunungan tua di tenggara Pulau Kalimantan serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan, Meratus, tengah diajukan dalam deretan taman bumi atau geopark kelas dunia.

      Miliki Kokain di Bali, Warga Selandia Baru Terancam Hukuman Mati

      Warga Selandia Baru berinisial MP, 42, itu dibekuk aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali pada 30 Agustus 2022 lalu.

      Segera Daftar! Pendaftaran Beasiswa BPI Kemdikbudristek Ditutup Besok

      Melalui pembukaan BPI gelombang kedua itu, Kahar berharap pemerintah dapat membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

      Investasi Batu Bara Yusuf Mansur Diusut: Dugaan Penipuan hingga Pencucian Uang

      Bisnis batu bara itu diikuti ratusan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar.

      Bareskrim Polri Usut Investasi Batu Bara Yusuf Mansur, 4 Investor Diperiksa

      Bareskrim Mabes Polri memanggil 10 orang investor batu bara Yusuf Mansur untuk dimintai keterangan pada Rabu (28/8/2022).

      Bak Film Selamatkan Bumi, Pesawat NASA Tabrak Diri ke Asteroid

      Layaknya film Armageddon, pesawat luar angkasa NASA menabrakkan diri ke asteroid raksasa untuk menyelamatkan Bumi.

      Ini Sosok Jenderal yang Diculik PKI, Salah Satunya Lahir di Sragen

      Berikut ini Solopos.com rangkumkan jenderal yang diculik dan dibunuh PKI pada peristiwa G30S/PKI.

      KPK akan Panggil Lagi Gubernur Papua Lukas Enembe

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil kembali Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk diperiksa sebagai tersangka.

      MK Tolak Gugatan PKS, Presidential Threshold Tetap 20 Persen

      MK menolak gugatan pengujian Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS.

      Berkas Perkara Ferdy Sambo Cs P21, Pengacara Bharada E: Fokus Persiapan Mental

      Pengacara Bharada E, Ronny Talapesy, mengatakan pihaknya fokus mempersiapkan mental Bharada E setelah Kejagung menyatakan berkas perkara pembunuhan Brigadir J lengkap.

      Bela Lukas Enembe, AHY: Dia Sering Dikriminalisasi dan Dipolitisasi

      Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe sering mengalami kriminalisasi dan politisasi.

      Partai Demokrat akan Beri Bantuan Hukum bagi Gubernur Papua Lukas Enembe

      Partai Demokrat akan mengirim bantuan hukum untuk Gubernur Papua, Lukas Enembe.