OTT KPK : Ini Kata Gubernur Ganjar Soal Dugaan Korupsi di Kebumen

OTT KPK terkait kasus dugaan korupsi Kebumen dengan modus operandi suap proyek menyasar Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto dan seorang PNS.

Semarangpos.com, SEMARANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (15/10/2016), melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Kabupaten Kebumen. Bagaimana reaksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas cemong hitam di wajah pemerintahan daerah itu?

Promosi Digitalisasi Mainkan Peran Penting Mendorong Kemajuan UMKM

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu lalu itu, terkait kasus suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemerintah Kabupaten Kebumen. Prroyek-proyek itu didanai APBD Perubahan 2016.

KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto dan seorang pegawai negeri sipil Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar OTT KPK di Kabupaten Kebumen terkait kasus dugaan suap itu dijadikan pelajaran oleh pemerintah daerah lainnya. “Pelajaran yang bisa diambil, tobatlah, setop! Apa ora isin karo rakyat [apa tidak malu dengan rakyat]? Sebagai pejabat negara kok kayak gitu,” katanya di Semarang, Senin (17/10/2016).

Ganjar meminta seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani sebelumnya. “Sebenarnya ini serius mesti ada pertobatan nasional, kalau gak tobat (bisa) celaka, tanda tangan pakta integritas tapi masih kayak gitu,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Ganjar menegaskan bahwa pegawai negeri sipil yang terlibat dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau suap akan dipecat. “Kalau terlibat begitu, otomatis akan dipecat karena sanksi tegas seperti inilah yang diperlukan sehingga ada efek jera,” katanya.

Mantan anggota DPR itu juga meminta Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad segera menunjuk pelaksana harian karena Sekretaris Daerah Adi Pandoyo ikut menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh petugas KPK terkait OTT di kabupaten setempat. Penunjukan pelaksana harian Sekda Kabupaten Kebumen itu, kata Ganjar, bertujuan agar kinerja birokrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. “Pak Sekdanya belum bisa dihubungi, semua yang ‘diangkut’ KPK itu belum bisa dihubungi, ya sudah ditunjuk pelaksana harian saja,” ujarnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya