Tutup Iklan
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11/2018). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat, Sumatera Utara/Antara

Solopos.com, JAKARTA -- http://news.solopos.com/read/20181118/496/953580/bupati-pakpak-bharat-kena-ott-kpk" target="_blank" rel="noopener">Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara, Remigo Yolando Berutu, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap. Dia merupakan kepala daerah pendukung Jokowi dan yang kesekian kalinya ditangkap lembaga antirasuah.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan bahwa sebelumnya juga ada Wali Kota Pasuruan yang juga kader PDIP Setiyono, Bupati Malang, kader NasDem Rendra Kresna, dan Bupati Bekasi yang juga kader Golkar Neneng Hassanah Yasin, menjadi tersangka korupsi. 

"Dan terjadi lagi politisi sontoloyo pendukung Pak Jokowi ditangkap KPK karena suap," katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Senin (19/11/2018).

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa BPN mendukung KPK tanpa pandang bulu, termasuk beberapa kali menangkap kepala daerah pendukung capres petahana. Menurutnya, penangkapan kepala daerah pendukung petahana ini membuktikan pemerintahan Jokowi beserta pendukungnya tidak bersih dari praktik suap.

"Penangkapan terhadap kepala dearah pendukung inkumben akan membuka mata publik seperti apa pemerintahan sekarang dan para pendukungnya. Mereka adalah sekelompok orang bermasalah yang mencoba saling melindungi," ucapnya.

BPN juga mengaku mendukung KPK membongkar semua http://news.solopos.com/read/20181004/496/943718/ott-kpk-tangkap-6-orang-termasuk-wali-kota-pasuruan-setiyono" target="_blank" rel="noopener">kasus kepala daerah yang tiba-tiba mendukung petahana dan diduga terlibat kasus. Jangan sampai ada tudingan KPK hanya bisa menjerat pelaku korupsi kelas teri, sementara yang kakap lolos.

"Bagaimana dengan kasus mantan Gubernur NTB TGB [Tuan Guru Bajang] yang sebelumnya sempat diperiksa KPK, kok tidak ada kelanjutan. Jangan-jangan banyak kepala daerah yang menjadi kader oposisi mendukung inkumben karena ingin mendapat perlindungan hukum karena diduga http://news.solopos.com/read/20180607/496/921064/4-orang-terciduk-ott-kpk-jatim-dibawa-ke-jakarta-termasuk-wali-kota-blitar" target="_blank" rel="noopener">terbelit kasus," pungkasnya.

Bupati Pakpak Bharat, Remigo, merupakan kader Partai Demokrat yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Dia melawan arus dari Demokrat yang sudah resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten