Solopos.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pergantian Presiden Republik Indonesia tidak akan memengaruhi kebijakan terkait pembangunan ibu kota baru Indonesia pada forum ASEAN.
“Sejauh ini kita bisa melihat IKN ini bukan hanya keputusan seorang Presiden Jokowi semata. Tadi saya sampaikan sejarahnya,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono seusai menjadi pembicara pada ASEAN Investment Forum Day 2 di Jakarta, Minggu (3/9/2023).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Deputi Agung menuturkan bahwa sejak era pemerintah Presiden Soekarno telah mempunyai visi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Dilanjutkan dengan era Presiden Soeharto yang juga memiliki rencana untuk memindahkan ibu kota negara. Begitu juga pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memulai diskusi mengenai agar pembangunan lebih merata.
“Dan Presiden Jokowi yang memutuskan menjadi undang-undang. Poin kedua undang-undang, pertama bukan hanya 1 presiden saja dan undang-undang didukung sangat kuat di parlemen,” ucapnya.
Jika presiden Indonesia telah berganti, lanjutnya, undang-undang mengenai IKN juga tidak bisa diubah oleh presiden baru tersebut itu saja melainkan harus disertai dengan persetujuan parlemen.
Tak hanya itu, Otorita IKN juga menilai bahwa tiga bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dinilai mendukung dan tidak menolak undang-udang mengenai IKN.
“Buat kita hanya mengerjakan saja sebagai profesional dan kami yakin karena ini sudah dikuatkan oleh undang-undang dan merupakan cita cita jangka panjang dari presiden pertama dan terakhir para (calon) pemimpin masa depan punya dukungan,” tegasnya.
Mengenai investasi pihak swasta pada pembangunan IKN terutama untuk sektor yang tidak dibiayai oleh APBN, Agung menyampaikan bahwa pihaknya memastikan pihak swasta terlebih dahulu mampu memenuhi ketentuan mengenai tata ruang dan harus mampu memberikan nilai tambah terbesar untuk negara.
“Yang terpenting koordinasi di lapangan untuk pembangunan karena banyak, ada APBN, swasta. Karena itu, kita yakin sebenarnya IKN bukan sesuatu yang harus dikerjakan selesai dalam waktu singkat tapi harus teratur antara para kontraktor di lapangan agar bisa terkoordinasi,” tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sejumlah investor dikabarkan akan memulai tahap pembangunan atau groundbreaking di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada September 2023.
“[Proses groundbreaking] bisa terealisasi September, ini sedikit lagi,” jelasnya saat ditemui seusai agenda Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dikutip Jumat (1/9/2023).
Mendorong proses groundbreaking tersebut, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghadirkan sejumlah solusi dari keluhan yang sebelumnya disampaikan oleh para calon investor.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
