SOLOPOS.COM - Gubernur Ganjar Pranowo dan istri Siti Atikoh (Insetyonoto/JIBI/Solopos/dok)

Ormas Gafatar, ada 347 warga Kalbar yang berada di Asrama Haji Donohudan.

Solopos.com, BOYOLALI–Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, meminta petugas yang sedang bertugas di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, mendata secara cermat setiap identitas anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) baik yang pulang ke kampung halaman maupun yang baru datang dari Kalimatan Barat (Kalbar).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Hal ini disampaikan Ganjar karena ada 347 orang beridentitas atau ber-KTP Kalbar justru terbawa ke penampungan Gafatar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Selain dari Kalbar, ada pula warga Lampung sebanyak 166 orang dan Sumatera Utara (Sumut) 126 orang yang saat ini juga masih ditampung di Asrama Haji Donohudan.

“Kami minta Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat [Kesbangpolinmas] Provinsi Jateng segera berkoordinasi dengan Kalbar, untuk mengambil kembali warganya yang terbawa ke Jateng. Jangan sampai justru mereka yang bertransmigrasi ke Jateng, terbalik itu namanya,” kata Ganjar, saat mengunjungi Asrama Haji Donohudan, Minggu (31/1/2016).

Kesbangpolinmas sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Menurut Ganjar, masalah tersebut harus diselesaikan. Jangan sampai kedatangan 347 warga Kalbar menjadi persoalan baru di Jateng.

“Ini namanya kegaruk. Kalau orang asli sini [Jateng] namun KTP sudah Kalbar mungkin tidak masalah. Ini justru orang sana masih KTP sana, kok bisa terbawa sampai sini artinya kan kegaruk,” kata dia.

Saat ini, warga asal Kalbar, Lampung, dan Sumut, masih ditampung di Asrama Haji Donohudan. Baru Pemerintah Daerah Sumut yang memberikan konfirmasi akan menjemput warganya.

Kasubid Pemilu Pendidikan dan Budaya Politik Kesbangpol Provinsi Jateng, Haerudin, menjelaskan anggota Gafatar dari luar Jateng yang saat ini masih ditampung di Asrama Haji Donohudan mencapai 705 orang.

“Untuk 347 warga Kalbar, kami sudah minta surat kepada Gubernur yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kalbar untuk segera menjemput kembali warganya,” kata Haerudin.

Sementara itu, Gubernur juga meminta Kesbangpolinas menelusuri sejarah keikutsertaan warga ke dalam organisasi Gafatar. “Dalami motif, aset, sistem kepemilikan tanah [SKT] warga di Kalimantan, termasuk aktornya. Mereka berharap asetnya pulang tetapi mereka sendiri tidak tahu siapa yang sekarang menguasai aset mereka, bagaimana prosedurnya, dan sistem kepemilikannya, sepertinya agak rumit.”

Oleh karena itu, kata Ganjar, pembinaan dan pemantauan berkelanjutan kepada anggota Gafatar sangat penting agar pemerintah bisa memfasilitasi dan mengetahui apa yang diinginkan anggota Gafatar saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya