ORMAS GAFATAR : Aparat Didesak Proses Hukum Pembakar Bedeng Gafatar

Ormas Gafatar yang tak diberi izin Kementerian Dalam Negeri membubarkan diri dan mantan aktivisnya pun hijrah ke Kalimantan.

Madiunpos.com, KEDIRI — Sikap aparat keamanan yang tak kunjung memproses hukum pembakar bedeng mantan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dipertanyakan. Polisi mestinya segera menangkap para pelaku pembakaran asset milik warga negara Indonesia (WNI) itu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Seperti diberitakan Madiunpos.com, Agustus 2015 lalu, ormas Gafatar membubarkan diri karena permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) tak kujung diluluskan. Setelah organisasi yang getol berkegiatan sosial itu bubar, anggotanya bersepakat hijrah ke luar Pulau Jawa untuk bercocok tanam demi menguatkan ketahanan pangan Indonesia.

Menyusul laporan kehilangan keluarga Rica Tri Handayani, seorang dokter yang menyusul hijrah kawan-kawannya ke Kalimantan, Gafatar mendadak menjadi sorotan. Kendati Gafatar selama ini lebih kerap diberitakan karena kiprah mereka di bidang bakti sosial, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperlakukan ormas itu layaknya ormas Islam.

Dasar sikap MUI yang memosisikan ormas Gafatar sebagai ormas Islam adalah karena berdasarkan hasil penelusuran, kuat dugaan Gafatar sejatinya reinkarnasi dari Al Qiyadah Al Islamiyah yang mereka anggap sebagai Islam yang sesat. Pada kenyataannya, para mantan anggota Gafatar itu tak pernah menyebut diri sebagai pengikut ajaran tertentu.

Nyatanya, pers mengamplifikasi sikap MUI yang memperlakukan mantan aktivis ormas Gafatar itu selayaknya anggota ormas Islam atau pengikut ajaran Islam sesat. Buntutnya, bedeng-bedeng tempat bermukim mantan anggota Gafatar di wilayah hijrah mereka di Desa Moton Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dibakar warga.

Polisi Abai
Sejauh ini, tak terdengar langkah polisi ataupun aparat lain mengusut pembakaran bedeng-bedeng itu. Itulah pasalnya, Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur meminta agar aparat penegak hukum segera menangkap serta memproses pelaku pembakaran perkampungan yang diduga milik mantan aktivis Gafatar tersebut.

“Siapapun yang melakukan kekerasan terhadap mereka harus diproses secara hukum,” ujar Koordinator JIAD Jatim Aan Anshori di Kediri, Kamis (21/1/2016).

Ia mengatakan, negara harus bertanggung jawab, memastikan warga negara yang kebetulan adalah mantan aktivis ormas Gafatar itu terlindungi jiwa, raga dan harta benda mereka. Adanya kepastian itu setidakya sampai ada vonis dari pengadilan terkait status hukum mantan aktivis ormas Gafatar yang telah membubarkan organisasi mereka itu.

Aan Anshori menilai, pembakaran perkampungan yang diduga milik para mantan aktivis ormas Gafatar serta tindakan yang tidak manusiawi terhadap mereka sungguh tidak pantas dilakukan. “Bagaimana mungkin praktik seperti itu bisa terjadi? Gafatar belum tentu bersalah secara hukum. Bahkan ketika bersalah pun, mereka tetap punya hak atas rasa aman yang harus dipenuhi oleh negara,” ujarnya.

Bukan Makar
Seperti diberitakan Madiunpos.com, Gafatar selama ini lebih kerap diberitakan media massa karena inisiatif mereka melakukan kegiatan sosial, ataupun dilibatkannya mereka dalam aktivitas massal yang digagas pemerintah, militer ataupun aparatur negara lainnya. Gafatar belum pernah dicatat media massa menggagas pemikiran berbeda terkait sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, seperti organisasi lain yang mengampanyekan antidemokrasi karena menginginkan pergantian system ketatanegaraan menjadi khilafah.

Itu pula sebabnya, aksi anarkistis yang dilakukan massa terhadap permukiman mantan aktivis Gafatar di Kalimantan Barat, Selasa (19/1) petang sekitar pukul 15.20 waktu setempat, harus diusut tuntas aparat. Bahkan meskipun tidak ada korban jiwa dalam kejadian yang hanya memuncul kerugian materiil ratusan juta rupiah tersebut.

Aan Anshori menyebut aksi anarkistis massa tersebut sebagai imbas kecerobohan aparat negara dan kelompok keagamaan. Terlebih lagi, setelah tuduhan sesat atas ormas Gafatar itu merupakan provokasi yang dengan cepat ikut menyulut kekalutan publik.

Provokasi para tokoh agama itu pada akhirnya menyulut sikap pengikutnya memusuhi mantan aktivis ormas Gafatar. Penganut ajaran para tokoh agama itu lalu mengusir para mantan aktivis ormas Gafatar dan tatkala tak dipenuhi maka mereka melakukan tindakan anarkistis, yakni dengan cara melakukan pembakaran bedeng-bedeng tempat tinggal.

Harus Arif Bijaksana
Saat ini, pemerintah berupaya memulangkan para mantan aktivis ormas Gafatar tersebut ke daerah asal masing-masing. Padahal, mereka sendiri menolak pergi dari wilayah negara Republik Indonesia yang menjadi tujuan hijrah mereka.

Menyadari ketidakadilan yang terjadi, Aan Anshori berharap ormas berbasis keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memandegani sikap arif dan bijaksana lalu berperan aktif menjernihkan situasi. Ormas Islam semaxam NU dan Muhammadiyah diyakini Aan tidak akan mudah menjadi kaki tangan pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan, dengan cara membenturkan kedua organisasi masyarakat ini dengan kelompok masyarakat Gafatar.

NU dan Muhammadiyah, lanjut dia, justru harus memfokuskan perhatiannya pada kelompok-kelompok radikal Islam. kelompok-kelompok ini nyatanya telah berhasil mencuci otak generasi muda dengan gagasan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. “NU dan Muhammadiyah harus memfokuskan perhatiannya pada kelompok-kelompok radikal Islam, di mana kelompok ini telah mencuci otak generasi muda dengan gagasan kekerasan untuk memaksakan kehendak secara tersturktur, massif dan sistematis,” paparnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya
KLIK di sini untuk mengintip Kabar Sragen Terlengkap