Orang Nonton Drakor di Korea Utara Bakal Dipenjara 15 Tahun
Kim Jong Un. (Reuters)

Solopos.com, SEOUL — Korea Utara bakal memberlakukan hukuman denda atau penjara 15 tahun bagi rakyatnya yang ketahuan menonton program hiburan dari Korea Selatan seperti drama Korea Selatan (drakor). Selain itu hukuman tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang meniru cara Korea Selatan berbicara.

Patuhi Protokol Kesehatan Lur, Bed Isolasi Covid-19 di 3 RS Wonogiri Penuh!

Melansir Reuters, Kamis (21/1/2021) aturan tersebut diumumkan setelah Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan perang terhadap pengaruh luar, dan menyerukan hiburan lokal yang lebih baik.

Aturan tersebut tertuang dalam undang-undang pemikiran anti reaksioner baru, yang diberlakukan akhir tahun lalu. Rincian terbaru undang-undang tersebut dilaporkan oleh Daily NK, sebuah situs web yang berbasis di Seoul yang melaporkan dari sumber-sumber di Korea Utara.

Tindakan tersebut termasuk denda bagi siapapun yang melanggar aturan, akan mendapat hukuman 15 tahun penjara. Tak hanya pelanggar, orang tua pun juga bisa mendapat hukuman jika anaknya melanggar aturan tersebut.

Sudah Klarifikasi Ramalan Jokowi Lengser, Mbak You Masih Terancam Dipolisikan

Menurut laporan Daily NK, rakyat Korea Utara tidak boleh mengonsumsi media Korea Selatan, produksi atau distribusi pornografi, penggunaan televisi yang tidak terdaftar, radio, komputer, ponsel asing, atu perangkat elektronik lainnya.

Rimjin-gang, majalah yang berbasis di Jepang juga mengumpulkan sumber-sumber di Korea utara. Rimjin-gang bulan ini melaporkan bahwa undang-undang baru juga melarang berbicara atau menulis dalam gaya Korea Selatan.

Dalam pernyataan tertulis Kim, sang pemimpin mengkritik praktik umum di Selatan yang menggunakan istilah seperti Oppa (kakak laki-laki) dan dong-saeng (adik perempuan, saudara laki-laki) untuk merujuk pada non kerabat.

Waterspout di WGM Wonogiri Fenomena Langka, Begini Penjelasan Lapan

Undang-undang tersebut juga mengatur, siapa pun yang ketahuan mengimpor materi terlarang dari Korea Selatan menghadapi hukuman seumur hidup. Sementara mereka yang tertangkap mengimpor sejumlah besar konten dari Amerika Serikat atau Jepang bisa menghadapi hukuman mati.

“Undang-undang baru itu tampaknya meningkatkan beberapa hukuman sambil memperketat pembatasan dalam perang jangka panjang pemerintah terhadap informasi luar,” kata Sokeel Park, dari Liberty di Korea Utara yang mendukung para pembelot.

Penekanan pada materi Korea Selatan dan elemen tak berwujud seperti aksen, menyoroti betapa khawatirnya pemerintah tentang pengaruh yang merayap dari Selatan yang lebih kaya dan demokratis.

Pernikahan Syekh Ali Jaber dengan Istri-Istrinya

Menurut Tae Yongho pembelot Korea Utara pertama yang terpilih sebagai anggota parlemen Korea Selatan, akses informasi terbatas namun meluas di Korea Utara telah mempercepat perubahan kecil di negara yang hanya mengizinkan media pemerintah, berfokus pada pembangunan gengsi pemimpin Kim.

“Pada siang hari, penduduk meneriakkan ‘Hidup Kim Jong Un’, tetapi pada malam hari mereka semua menonton drama dan film Korea Selatan,” kata Tae dalam sebuah wawancara di konferensi Reuters Next pada 11 Januari lalu.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom