Tutup Iklan
Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin (kanan) memberikan keterangan di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (7/9/2019). (Antara-PB Djarum)

Solopos.com, JAKARTA -- Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala angkat bicara soal -hentikan-audisi-pb-djarum-kpai-cuma-ingin-hilangkan-promosi-rokok" target="_blank" rel="noopener">polemik PB Djarum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut Adrianus, jika PB Djarum menghentikan audisi umum bulu tangkis karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjalankan prosedur, maka lembaga tersebut tak dapat disalahkan.

Adrianus menambahkan KPAI bukan suatu lembaga yang berwenang untuk menindak suatu pelanggaran, namun hanya melakukan mediasi. "Dalam mediasi kan seperti itu, harus ada titik temunya terlebih dahulu," ujar Meliala, di Gedung Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Namun jika dalam prosesnya KPAI belum bertemu dengan PB Djarum atau belum melakukan pemeriksaan dan diskusi sebelum PB Djarum menghentikan audisi audisi bulu tangkis untuk anak-anak; hal itu baru bisa disebut maladministrasi. Maladministrasi, kata Meliala, bisa terjadi dalam bentuk perlakuan tidak profesional, memihak, di bawah standar, melanggar prosedur, dan sebagainya.

Sejauh ini, Adrianus belum bisa banyak berkomentar mengenai permasalahan tersebut. Sebab, Ombudsman belum menerima laporan secara formal dari masyarakat.

"Karena laporan secara formal belum ada, kami belum menganggap ada keluhan dari masyarakat pada masalah ini. Kami juga belum bisa memeriksa pihak-pihak terkait," ujar dia.

Dia menambahkan jika nanti ada laporan yang masuk terkait polemik tersebut, maka Ombudsman Republik Indonesia pasti akan langsung memeriksa laporan itu dan melakukan tinjauan. "Yang kami lakukan pertama adalah menemukan dari mana celah kami masuk untuk menangani masalah ini," kata dia.

Ada beberapa dasar ORI bisa memanggil -tak-hentikan-audisi-pb-djarum-peraturan-pemerintah-yang-melarang" target="_blank" rel="noopener">KPAI. Pertama, kata dia, merujuk KPAI yang menjadi suatu lembaga negara nonstruktural yang melakukan fungsi pelayanan publik sehingga bisa diawasi.

Kedua, merujuk soal perlindungan anak. Langkah KPAI bisa dilihat sebagai bentuk pelayanan publik terkait dengan tugas pokok dan fungsi menjaga anak-anak dari eksploitasi. Keduanya, kata dia, menjadi celah bagi Ombudsman Repub,ik Indonesia untuk masuk karena fungsi badan ini adalah sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik.

Adrianus mengatakan Ombudsman Republik Indonesia bisa saja menginisiasi suatu tindakan tanpa harus menunggu datangnya laporan. Namun, jika sifatnya seperti tadi, Ombudsman harus melihat dulu penyebab apa yang menjadikan pertikaian.

"Di mana salahnya? Siapa yang salah? Dan seterusnya. Namun sampai saat ini kami belum mencapai keputusan mengenai itu," ujar dia.

Ombudskan harus melalui rapat khusus terlebih dahulu untuk mencapai keputusan. Karena penanganan kasus yang sifatnya inisiatif tentu berbeda dari kasus yang bermula dari adanya laporan. "Kami harus rapat dulu untuk menentukan langkah-langkah yang sifatnya inisiatif ini. Sebab, Ombudsman tidak bisa melakukan pemanggilan sekeras saat mendapatkan laporan," ujar dia.

Selanjutnya, Ombudsman akan melihat permasalahan itu dari dua hal, yakni tata kelola dan administrasi. Jika dilihat dari tata kelola, maka akan berbicara soal kepantasan dan kepatutan KPAI menerapkan tugas pokok dan fungsinya. Bila dari segi administrasi, Ombudsman akan menilai adakah kewenangan yang dilanggar -tegaskan-tak-ada-niat-hentikan-audisi-bulu-tangkis-pb-djarum" target="_blank" rel="noopener">KPAI. Dia menambahkan jika terbukti ada indikasi maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia akan langsung memanggil KPAI.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten