Ilustrasi antrean siswa dan orang tua murid untuk mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP 1 Kudus, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2019). (Antara)

Semarangpos.com, SEMARANG — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB0 pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama di Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Namun dugaan maladministrasi menumpuk dan diadukan ke Ombudsman Jateng.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mencatat masih terdapat orang tua mempertanyakan jalur PPDB 2019 dengan zonasi untuk tingkat SD/SMP dan sekolah sederajat yang telah selesai. Kondisi itu terutama terjadi untuk tingkat SMP. 

Permendikbud No. 51/2018 tentang Akses Layanan Pendidikan menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan. Selanjutnya, pemerintah daerah mengatur secara teknis terkait zonasi. 

Setiap tahun, Ombudsman RI membuka posko pengaduan terkait pelaksanaan PPDB untuk mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB oleh penyelenggara dan satuan pendidikan. Pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK sederajat masih diawasi Ombudsman RI.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sabarudin Hulu menyampaikan bahwa sampai Rabu (26/6/2019), Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah menerima 19 pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB Tahun 2019. "Ombudsman Jateng telah menindaklanjuti beberapa laporan tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah maupun dinas pendidikan Kabupaten/Kota, melakukan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO), dan melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," kata Sabarudin melalui siaran persnya.

Sabarudin menambahkan, beberapa laporan yang disampikan ke Ombudsman RI Jateng terkait jalur zonasi dan penolakan legalisir Surat Keterangan Domisili PPDB tingkat SMP Negeri, juga menerima laporan dugaan maladministrasi terkait dugaan pungutan di SMP Negeri di Kabupaten Tegal dengan modus biaya seragam dan biaya lainnya berkisar Rp820.000-Rp.860.000, dan laporan tindakan sekolah yang menahan raport anak karena belum membayar tunggakan biaya di SMP N di Klaten. 

"Atas laporan di SMP N di Tegal tersebut, Tim Ombudsman RI Jateng telah melakukan investigasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, saat ini masih dalam pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jateng. Sementara laporan di Klaten, tim Ombudsman Jateng akan investigasi," tegasnya.

Sementara itu, lanjut Sabarudin, pendaftaran PPDB tingkat SMA akan dibuka pada awal Juli 2019. Terkait polemik zonasi untuk tingkat SMA Negeri, Ombudsman RI Perwakilan Jateng telah berkoordinasi dengan Disdikbud Jateng membahas aspirasi publik di Jawa Tengah. 

Sabarudinmengatakan, Disdikbud Jateng, telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Mendikbud RI. Beberapa waktu lalu, terbit Surat Edaran Mendikbud RI dan Permendikbud 20/2019 tentang perubahan atas Permendikbud 51/2018.  "Kuota untuk jalur zonasi 80 persen, jalur prestasi 15%, kuota jalur perpindahan orang tua 5 persen. Artinya, terjadi perubahan dalam quota zonasi dan jalur prestasi," tambahnya.

Di sisi lain, pihaknya menjelaskan, Ombudsman Jateng mendorong Kemendikbud RI dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten atau kota) untuk melakukan sosialisasi dan menurunkan tim guna mengawasi pelaksanaan PPDB supaya keluhan masyarakat segera tertangani dan selesai.  "Kami juga mengajak masyarakat untuk mengawasi pelaksaan PPDB tingkat SMA/SMK pada 1-5 Juli 2019 mendatang. Awasi, Tegur, Laporkan apabila menemukan maladministrasi dalam pelaksaan PPDB Tahun 2019, laporkan ke Ombudsman RI, Mendikbud RI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng," katanya. 

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten