Tutup Iklan

OJK Terima 19.711 Aduan Soal Pinjol Ilegal, Ada Teror hingga Pelecehan

Sebanyak 52,97 persen (10.411 aduan) di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran ringan/sedang, sementara 47,03 persen (9.270) aduan lainnya pelanggaran berat.

 Karyawan di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). (Bisnis-Abdullah Azzam)

SOLOPOS.COM - Karyawan di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). (Bisnis-Abdullah Azzam)

Solopos.com, JAKARTA — ?Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kepolisian RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2018 telah menindak 3.516 aplikasi rentenir online atau perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal yang berpotensi melanggar hukum.

Tindakan tegas diambil setelah OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) melaporkan adanya banyak aduan terkait aksi pinjol ilegal yang terus merebak.

“Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan cyber patrol dan sejak 2018 telah memblokir/menutup 3.516 aplikasi/website pinjaman online (pinjol) ilegal,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melalui keterangan resmi OJK, Jumat (15/10/2021), yang dilansir liputan6.com.

Baca juga: Wow, Neraca Perdagangan RI Surplus 17 Bulan Beruntun!

Menurut laporan OJK sejak 2019, jumlah pengaduan terkait aksi pinjol ilegal mencapai 19.711 aduan. Sebanyak 52,97 persen (10.411 aduan) di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran ringan/sedang, sementara 47,03 persen (9.270) aduan lainnya masuk kategori pelanggaran berat.

Dia menjelaskan bentuk pengaduan dengan pelanggaran berat yang ditemukan, antara lain terkait masalah pencairan tanpa persetujuan pemohon. Kemudian, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror dan intimidasi, serta penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual.

OJK lantas mencirikan tindak-tanduk yang kerap dilakukan pinjol ilegal, seperti menetapkan suku bunga tinggi pada suatu pinjaman, fee besar, dendam tidak terbatas, hingga teror atau intimidasi.

Baca juga: Milenial dan Gen Z Paling Banyak Memanfaatkan Subsidi Rumah

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait maraknya pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan menginstruksikan jajaran kepolisian untuk menindak tegas kejahatan fintech peer to peer (p2p) lending.

“Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif,” kata Sigit saat memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference (vidcon) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Perlindungan kepada Masyarakat

Dalam pengarahannya, Sigit menjelaskan, pelaku kejahatan pinjol ilegal kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari pinjol ilegal.

“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Sigit dilansir Antara.

Sigit menegaskan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Proyek Mubazir

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Sigit, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu melunasi pinjaman karena bunga yang besar dari pinjol ilegal tersebut.

“Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Polri mencatat telah menerima 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal hingga Oktober 2021. Dari jumlah itu, 91 di antaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Untuk itu, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal. Kemudian, mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi pinjaman online.


Berita Terkait

Espos Plus

Mengenal Prawirodigdoyo, Sosok Penunggang Kuda di Simpang 4 Karanggede

+ PLUS Mengenal Prawirodigdoyo, Sosok Penunggang Kuda di Simpang 4 Karanggede

Kebanyakan warga salah kaprah dengan menganggap patung penunggang kuda di simpang empat Karanggede Boyolali adalah Pangeran Diponegoro, padahal sosok penunggang kuda itu adalah Raden Tumenggung Prawirodigdoyo.

Berita Terkini

Perusahaan AMDK Tolak Mentah-Mentah Pasang Label BPA di Galon Isi Ulang

Asosiasi Perusahaan AMDK menyebut belum ada bukti saintifik yang menunjukkan bahaya penggunaan galon isi ulang dalam jangka panjang terhadap kesehatan.

880 Juta Galon Isi Ulang Terancam Punah, Ini Penyebabnya

Revisi Peraturan BPOM ini secara tidak langsung mendorong pelaku usaha beralih dari galon isi ulang ke produk sekali pakai.

Kesejahteraan Petani Sawit Jadi Bahasan Penting di Pertemuan CPOPC 2021

Salah satu visi utama CPOPC adalah untuk menyejahterakan hidup dari jutaan petani kelapa sawit di berbagai negara produsen minyak sawit di seluruh dunia.

Ekspedisi Ekonomi Digital 2021 Solopos Dimulai, Tim Dilepas Sekda Solo

Perjalanan Tim Ekspedisi Ekonomi Digitla 2021 Solopos dimulai hari ini dari Balai Kota Solo menuju Kabupaten Semarang, Salatiga, hingga Jakarta. Tim akan memotret perembangan ekonomi digital di daerah yang disinggahi.

Ini Strategi Menteri BUMN Erick Thohir Dukung Kreator Lokal Mendunia

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyiapkan empat program atau platform mendukung kreator lokal lebih berkembang dan mendunia.

Berhadiah Motor Sport, Ini Syarat Daftar Lomba Foto Astra 2021

Astra menggelar Lomba Foto Astra 2021 dan Anugerah Pewarta Astra 2021 yang berhadiah mulai dari smartwatch hingga sepedamotor sport.

Galon Isi Ulang Terancam Punah, Apa Dampaknya Bagi Industri Minuman?

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bakal mewajibkan galon isi ulang atau galon guna ulang (GGU) mencamtumkan label mengandung Bisfenol A (BPA).

Cukai Naik pada 2022, Pekerja Industri Rokok Waswas Kena PHK

Para pekerja pelinting dari industri sigaret kretek tangan (SKT) meminta pemerintah agar melindungi segmen padat karya yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Ekspedisi Ekonomi Digital 2021, 6 Hari Tim Solopos Jejalahi 5 Kota

Solopos Media Group menggelar program peliputan khusus Ekspedisi Ekonomi Digital 2021 dengan tema Transformasi Digital untuk Pemerataan Ekonomi.

Lebihi Target 2021, UMKM Pengguna QRIS Capai 13 Juta

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengguna QRIS telah mencapai 13 juta merchant hingga November dan telah melebihi target 2021.

4 Tren di Tahun 2021 Ini, Bisa Bikin Kamu Tambah Cuan

Tahun 2021 banyak tren edukatif mengenai finansial, yang membuat kita jadi semakin produktif, hemat, dan cerdas dalam mengelola keuangan.

Peningkatan Mobilitas di DIY Cukup Tinggi, Inflasi Tetap Terkendali

Inflasi DIY mengalami peningkatan pada November 2021, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

Bantu Angkat Nilai Tambah, Supernova Digipack Sasar UMKM

Supernova Digipack yang sudah berpengalaman di bidang produksi kemasan selama 30 tahun ini menawarkan kemudahan pengemasan produk dengan sasaran khusus kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Konversi Kompor Induksi, Masyarakat Perlu Payung Hukum dan Insentif

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyampaikan untuk menyukseskan program konversi ke kompor induksi harus menyiapkan terlebih dahulu payung hukumnya.

Konversi Kompor Induksi, PLN Sebut Bisa Hemat Uang Negara Rp27 Triliun

PT PLN memproyeksikan program konversi elpiji ke kompor listrik untuk 30 juta penerima manfaat selama empat tahun dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp27,3 triliun.

Kunci Sukses Making Indonesia 4.0 Butuh Lima Aspek Teknologi, Apa Saja?

Pada kuartal III-2021, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy), meski pada saat itu sedang diterapkan pembatasan kegiatan ekonomi dan masyarakat.