Tutup Iklan

OJK Terima 19.711 Aduan Soal Pinjol Ilegal, Ada Teror hingga Pelecehan

Sebanyak 52,97 persen (10.411 aduan) di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran ringan/sedang, sementara 47,03 persen (9.270) aduan lainnya pelanggaran berat.

 Karyawan di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). (Bisnis-Abdullah Azzam)

SOLOPOS.COM - Karyawan di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). (Bisnis-Abdullah Azzam)

Solopos.com, JAKARTA — ?Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kepolisian RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2018 telah menindak 3.516 aplikasi rentenir online atau perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal yang berpotensi melanggar hukum.

Tindakan tegas diambil setelah OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) melaporkan adanya banyak aduan terkait aksi pinjol ilegal yang terus merebak.

“Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan cyber patrol dan sejak 2018 telah memblokir/menutup 3.516 aplikasi/website pinjaman online (pinjol) ilegal,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melalui keterangan resmi OJK, Jumat (15/10/2021), yang dilansir liputan6.com.

Baca juga: Wow, Neraca Perdagangan RI Surplus 17 Bulan Beruntun!

Menurut laporan OJK sejak 2019, jumlah pengaduan terkait aksi pinjol ilegal mencapai 19.711 aduan. Sebanyak 52,97 persen (10.411 aduan) di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran ringan/sedang, sementara 47,03 persen (9.270) aduan lainnya masuk kategori pelanggaran berat.

Dia menjelaskan bentuk pengaduan dengan pelanggaran berat yang ditemukan, antara lain terkait masalah pencairan tanpa persetujuan pemohon. Kemudian, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror dan intimidasi, serta penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual.

OJK lantas mencirikan tindak-tanduk yang kerap dilakukan pinjol ilegal, seperti menetapkan suku bunga tinggi pada suatu pinjaman, fee besar, dendam tidak terbatas, hingga teror atau intimidasi.

Baca juga: Milenial dan Gen Z Paling Banyak Memanfaatkan Subsidi Rumah

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait maraknya pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan menginstruksikan jajaran kepolisian untuk menindak tegas kejahatan fintech peer to peer (p2p) lending.

“Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif,” kata Sigit saat memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference (vidcon) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Perlindungan kepada Masyarakat

Dalam pengarahannya, Sigit menjelaskan, pelaku kejahatan pinjol ilegal kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari pinjol ilegal.

“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Sigit dilansir Antara.

Sigit menegaskan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Proyek Mubazir

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Sigit, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu melunasi pinjaman karena bunga yang besar dari pinjol ilegal tersebut.

“Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Polri mencatat telah menerima 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal hingga Oktober 2021. Dari jumlah itu, 91 di antaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Untuk itu, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal. Kemudian, mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi pinjaman online.


Berita Terkait

Berita Terkini

Industri Game Online di Indonesia Makin Berkembang, Ini Hlo Buktinya!

Percaya enggak kamu kalau industri game khususnya online berkembang begitu pesat di Indonesia selama 10 tahun terakhir?

Jadi Buruan, Satu Batang Tanaman Senthe Variegata Dihargai Rp32 Juta

Ketua I Komunitas Pecinta Tanaman Hias Puspo Arum Sragen, Wariyanto mengakui pula tanaman senthe variegata sedang ngetren sejak 3-4 bulan terakhir.

Dorong Electric Lifestyle, PLN Salurkan 60 Kompor Induksi di Mataram

PLN Terus mendorong realisasi elektric lifestyle di kalangan rumah tangga melalui penyaluran bantuan kompor Induksi di kampung PLN, kota Mataram.

Premium Store Kenangan Heritage, Kenalkan Konsep Baru Menikmati Kopi

Kopi Kenangan terus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar akan alternatif makanan dan minuman berkualitas.

PT Angkasa Pura I Minta Keringanan Pajak kepada Pemkab Kulonprogo

PT Angkasa Pura I (Persero) meminta agar Pemkab Kulonprogo memberikan keringanan terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Tiga Dekade Yakult Membersamai dan Memberi Arti

Penjualan Yakult saat ini mencapai tujuh juta per hari. Jumlah itu terus meningkat di masa pandemi.

Ini Dampak Kebijakan Satu Peta bagi Investasi di Tanah Air

Data informasi geospasial yang akurat dapat dimanfaatkan dalam pembangunan, salah satunya dalam mendukung kepastian investasi.

Ini Hlo Cara Ikutan Lomba Foto Astra, Hadiahnya Enggak Main-Main!

PT Astra International Tbk menggelar Lomba Foto Astra dengan hadiah yang super menarik, ada smartwatch hingga sepeda motor.

Minyak Goreng dan Telur Ayam Ras Sumbang Inflasi November 2021

BI akan menempuh langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

LPS Optimistis Ekonomi Indonesia Membaik pada 2022, Ini Indikatornya

Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS telah menunjukkan hasil positif.

Kabar Gembira! Wings Air Buka Penerbangan ke Bali dari Adi Soemarmo

Penerbangan rute baru yang dibuka adalah dari Denpasar – Solo – Denpasar yang dilayani oleh Maskapai Wings Air mulai 26 November 2021.

Gulirkan Program Satu Juta Kompor Induksi, PLN Siapkan Diskon Khusus

PT PLN siap mengawal program pengalihan kompor berbasis energi import (LPG) ke kompor berbasis energi domestik (kompor listrik) atau yang lebih dikenal kompor induksi.

Buntut Temuan Toilet SPBU Berbayar, Ini Perintah Erick Thohir ke BUMN

Menteri Erick meminta pengawasan dan pemeliharaan dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin fasilitas umum nyaman dan gratis bagi masyarakat.

Masih Ada Waktu, Pelaku Parekraf Ayo Buruan Daftar BPUP Rp1,8 juta

Pelaku parekraf yang bisa mendaftar BPUP ada 6 jenis usaha yaitu agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, spa, hotel melati, homestay, dan penyediaan akomodasi lainnya.

Presidensi G20 Indonesia Siap Akselerasi Transisi Ekonomi Rendah Karbon

Salah satu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia yakni mendukung setiap negara termasuk negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Penerbangan Internasional ke Bali Tambah 7 Rute, Aturan Karantina Ketat

Penambahan penerbangan ke Pulau Dewata ini terkait pembukaan pariwisata Bali bagi turis asing yang sudah dibuka sejak 14 Oktober 2021.