Tutup Iklan

OJEK VS GOJEK SOLO : Polresta Desak Pemkot Terbitkan Perwali Soal Gojek

OJEK VS GOJEK SOLO : Polresta Desak Pemkot Terbitkan Perwali Soal Gojek

SOLOPOS.COM - Layanan Ojek Online Gojek (go-jek.com)

Ojek vs. Gojek Solo, Polresta Solo meminta Pemkot secepatnya menerbitkan Perwali tentang Gojek.

Solopos.com, SOLO — Polresta Solo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menerbitkan peraturan wali kota (perwali) yang mengatur keberadaan Gojek di Solo.

Kapolresta Solo, Kombes Pol. Ahmad Luthfi, mengatakan Polres Solo mengundang kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo dan Dishubinfokom Sukoharjo dalam pertemuan membahas Gojek di Mapolresta, Selasa (18/10/2016).

“Kami mencari solusi terkait masalah Gojek di Solo dengan melakukan koordinasi antarwilayah,” ujar  Luthfi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa.

Luthfi mengatakan persoalan Gojek tidak akan selesai jika hanya mengandalkan Pemkot Solo. Koordinasi dengan Pemkab Sukoharjo sangat diperlukan karena izin Gojek yang mengeluarkan Dishubinfokom Sukoharjo. Baca juga: Selama 2016, Ada 4 Kali Kisruh di Purwosari.

Dishubkominfo Solo tidak pernah mengeluarkan izin operasional Gojek di Solo. “Kami tidak bisa menindak jika belum ada dasar hukum yang jelas soal operasional Gojek,” kata dia.

Penindakan Gojek sepenuhnya ada di tangan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo. Penindakan itu dapat misalnya mengeluarkan Perwali tentang Gojek.

“Kami menyerahkan sepenuhnya penindakan Gojek kepada Wali Kota Solo. Perwali sangat diperlukan untuk dijadikan legal formal penindakan di lapangan,” kata dia.

Polresta Solo tidak ingin terjadi tumpang tindih aturan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dalam kasus Gojek dan ojek pangkalan (opang) di Solo.

Ia menjelaskan kalau Perwali diterbitkan, leading sector penertiban Gojek adalah Satpol PP. Polisi hanya pendampingi Satpol PP saat penertiban berlangsung.

“Selama Perwali belum ada penertiban Gojek tidak bisa dilakukan. Kami meminta Gojek dan opang tidak menunjukkan mobilitas berlebihan di jalan sampai Perwali diterbitkan,” kata dia.

Berita Terkait

Berita Terkini

Indonesia Desak Gerakan Non Blok Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok atau GNB meminta dukungan kemerdekaan Palestina.

Tenda Darurat di RSUD Tugurejo Diisi Pasien Berpenyakit Penyerta

RSUD Tugurejo Semarang terpaksa mendirikan tenda darurat untuk merawat pasien Covid-19 yang membeludak sehingga tak tertampung.

Sering Bersin Ciri Penerima Vaksin Kena Covid-19

Seseorang yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 masih harus tetap menghindari virus corona pemicu Covid-19.

Solo Bersiap Terapkan Jam Malam

Meningkatnya penularan virus corona di wilayah eks Karesidenan Surakarta membuat Pemkot Solo berencana menerapkan jam malam Covid-19.

Dompet Cekak, Mungkinkah Jakarta Disuntik Dana Sri Mulyani?

Dompet Jakarta terlampau cekak untuk menggerakkan iklim membangun sehingga harus mengharap disuntik dana dari Menkeu Sri Mulyani.

Korsel Gencarkan Vaksinasi, Jumlah Pasien Kritis Covid-19 Menurun

Korea Selatan atau Korsel menyatakan efek vaksinasi virus corona pencegah Covid-19 mulai terlihat pada penurunan jumlah pasien kritis.

Kendaraan Listrik Diramalkan Capai Puncak Penjualan 2033

Kendaraan listrik global diramalkan mencapai puncak penjualan tahun 2033 yang berarti lima tahun lebih awal daripada perkiraan sebelumnya.

Malaysia Targetkan Vaksinasi 60% Penduduk

Pemerintah Malaysia menargetkan dapat melakukan vaksinasi terhadap 60% penduduk dengan deadline akhir September 2021.

Panen Hadiah Simpedes BRI Klaten Diundi, Ini Nasabah Yang Beruntung Dapat Honda Mobilio

Bank BRI Cabang Klaten menggelar penarikan undian panen hadiah Simpedes periode II dengan hadiah utama satu unit mobil Honda Mobilio.

Kronologi Munculnya Klaster Takziah Covid-19 di Kabupaten Pasuruan

Satgas Covid-19 Kabupaten Pasuruan menemukan klaster takziah di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen. Ada 21 orang positif terpapar Covid-19.

Begini Perketatan Aktivitas Masyarakat Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melakukan perketatan aktivitas masyarakat selama masa PPKM Skala Mikro.