Ogah Petani Jadi Komoditas Politik, KTNA Sragen Tawarkan 5 Program ke Cabup

Solopos.com, SRAGEN — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen menawarkan lima program petani bagi siapa pun calon bupati atau cabup yang bakal maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Sragen.

Bila ada calon bupati (cabup) yang siap merealisasikan lima program tersebut, KTNA Sragen dan petani siap mengawalnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Tantangan untuk cabup tersebut diungkapkan Ketua KTNA Sragen Suratno saat dihubungi , Selasa (14/7/2020).

Suratno yang juga Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Sragen mengaku melihat posisi petani sering kali dimanfaatkan untuk komoditas politik menjelang pilkada.

Tarif Rapid Test Mandiri Turun, Permintaan di Sragen Melonjak

Dia agak gerah ketika menjelang pemilu petani didekati oleh cabup tetapi ketika tidak ada pemilu seolah petani diabaikan. Suratno tidak ingin petani dijadikan komoditas politik lagi dengan menawarkan program riil yang menjadi impian petani.

Pertama, Suratno menyatakan cabup berani tidak membuat komitmen dengan petani untuk mencukupi kebutuhan pupuk, khususnya pupuk majemuk atau pupuk organik yang dianggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sragen.

Suratno menyampaikan selama ini petani selalu dipusingkan dengan persoalan pupuk yang setiap tahunnya berkurang alokasinya karena alokasi yang diberikan pemerintah pusat selalu tidak sesuai dengan kebutuhan petani.

“Kedua, cabup-cabup itu ada yang berani tidak membuat selepan atau penggilingan padi yang terintegrasi dalam skala besar milik Pemkab Sragen tetapi dikelola bersama-sama dengan petani. Sragen yang menjadi lumbung padi itu benar-benar bisa dinikmati warga Sragen. Selama ini hasil panen banyak yang lari ke luar Sragen karena ditebas para tengkulak gabah. Orientasi selepan itu untuk kesejahteraan petani,” ujar Suratno.

Demo Tolak Jual Sawah untuk Pabrik Sepatu, Ini Aspirasi Petani Bonagung Sragen

Ketiga, Suratno menantang cabup Sragen untuk berani men-support kelembagaan petani, seperti kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan), dalam bentuk pemberdayaan kelompok.

Dia mencontohkan misalnya Pemkab bisa memfasilitasi kegiatan poktan atau memfasilitasi teknologi pertanian petani dan didampingi sampai proses penjualan hasil panen.

Pasar Lelang Hortikultura

Keempat, Suratno mengatakan cabup harus berani membuat pasar lelang untuk produk-produk hortikultura di sejumlah lokasi dengan basis kecamatan atau sentra-sentra hortikultura, seperti sentra melon, sentra semangka, dan sentra lainnya.

Kemudian kelima, Suratno menyampaikan petani ingin ada branding produk pertanian yang bisa mengangkat nama Sragen di tingkat nasional.

Rebutan Tanah 3 Meter, Pak RT dan Warga di Kedawung Sragen Saling Gempur

Dia mengatakan misalnya pembuatan pupuk cair organik dengan izin Kementerian Pertanian (Kementan). Pengelolaan dan produksi tersebut diserahkan ke petani dalam bentuk badan usaha milik petani (BUMP).

“Kelima program tersebut riil dari keinginan petani. Semua kegiatan tersebut dianggarkan di APBD sehingga ada jaminan kegiatan. Lima program itu untuk siapa pun calon bupatinya. Bagi Bupati yang bisa mengatasi harga pupuk dan mengendalikan harga pascapanen maka Bupati tersebut mendapat dukungan maksimal dari petani. Penduduk Sragen masih didominasi petani,” jelasnya.

Pada bagian lain, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyatakan Pemkab Sragen tidak pernah mengurangi kuota pupuk bersubsidi.

Yuni, sapaan akrabnya, mengatakan usulan pupuk ke pemerintah pusat dan provinsi itu selalu sama seperti kebutuhan petani tetapi Pemkab Sragen tidak bisa berbuat banyak karena hanya menerima kuota pupuk.