Nyinyiri Ibu Pengajian, Pegiat HAM Jogja Laporkan Megawati ke Komnas Perempuan

Solopos.com, JOGJA — Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan oleh Koalisi Pegiat HAM Jogja, Rabu (22/2/2023).

Aktivis HAM Jogja melaporkan Megawati atas penyataan yang menyinggung ibu-ibu pengajian. Pernyataan itu dinilai tidak bijak dan menimbulkan kontroversi.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Berikut ini pernyataan Megawati yang kontroversi dan viral di media sosial.

“Saya lihat tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, beribu maaf, jangan lagi nanti saya di-bully, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian. Iya lho, maaf beribu maaf… Saya sampai mikir gitu, ini pengajian ki sampai kapan to yo, anakke arep diapake?” kata Megawati dalam acara Kick off Pancasila dalam Tindakan Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Mengantisipasi Bencana, Kamis (16/2/2023) lalu.

Koordinator Koalisi Pegiat HAM Jogja, Tri Wahyu, menegaskan sebagai tokoh publik, seharusnya Megawati bisa memberikan pernyataan edukatif kepada masyarakat. Dia mencatat, pernyataan kontroversi yang disampaikan Megawati bukan hanya sekali ini saja.

Melainkan, beberapa waktu lalu Megawati juga menyampaikan pernyataan kontroversi tentang menantu tukang bakso dan ibu-ibu yang setiap hari menggoreng. Pernyataan-pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan publik.

Menurutnya, pernyataan kontraproduktif itu berpotensi menggerus demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh publik akan berkurang lantaran pernyataan yang kerap menimbulkan kontroversi.

“Megawati ini posisinya strategis, Dewan Pengarah BPIP dan BRIN. Harusnya sifat arif dan bijaksananya sudah level paripurna di atas presiden. Semestinya hati-hati setiap mengeluarkan pernyataan. Kalau pernyataannya dikeluarkan di ruang privat tidak apa-apa, tetapi ini di ruang publik,” ujarnya di Kantor Pos Besar, Rabu (22/2/2023).

Koalisi meminta Komnas Perempuan untuk melakukan kajian terhadap pelabelan negatif dan praktik ketidakadilan gender tersebut secara kelembagaan. Jika ditemukan adanya indikasi yang mengarah ke sana, Koalisi meminta agar Megawati ditegur secara tertulis.

Koalisi juga meminta agar lembaga pemerintah memberikan pelatihan gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) kepada pejabat publik.

“Agar ke depan tidak lagi berulang dan tidak ada lagi yang jadi korban pelabelan negatif dari pejabat publik. Kami harap kajian sudah selesai dilakukan Komnas Perempuan sebelum peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret mendatang,” katanya.