Nyaris 20.000 Pejabat Belum Sampaikan LHKPN ke KPK, Mendagri Tito Termasuk

KPK mengungkapkan masih ada nyaris 20.000 pejabat pemerintah yang belum menyerahkan LHKPN dari total 377.344 wajib lapor.

 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). (Antara-Aditya Pradana Putra)

SOLOPOS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). (Antara-Aditya Pradana Putra)

Solopos.com, JAKARTA  — Jumlah pejabat negara yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK masih banyak. Jumlah hampir 20.000, tepatnya 19.967 orang dari total 377.344 wajib lapor.

Di antara 19.967 tersebut terdapat nama Menteri Dalam Negeri yang juga mantan Kapolri, Tito Karnavia, nah lho!

Informasi tersebut disampaikan Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, kepada wartawan, Selasa (21/9/2021). Ipi mengatakan, sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara bahwa LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap, akan dikembalikan kepada wajib lapor untuk dilengkapi.

“Surat kuasa yang ditandatangani oleh penyelenggara negara, pasangan, dan juga anak yang telah berusia 17 tahun yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, merupakan salah satu dokumen yang wajib diserahkan sebagai kelengkapan LHKPN,” ujarnya.

Baca Juga: Chopperland Jokowi Menghilang dari LHKPN, Kok Bisa?

Selanjutnya, Ipi menyebut Mendagri Tito Karnavian termasuk pejabat yang belum melengkapi dokumen LHKPN. Tito, menurut Ipi, sebenarnya telah melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2021, namun data yang dilaporkan belum lengkap. Saat ini KPK menunggu kelengkapan laporan Tito.

“Mendagri Tito Karnavian telah menyampaikan LHKPN-nya tepat waktu pada tanggal 31 Maret 2021. Atas laporan tersebut, KPK telah melakukan proses verifikasi, dan terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi sehingga saat ini LHKPN nya masih dalam proses verifikasi menunggu kelengkapan, dan belum dapat diumumkan,” ujarnya.

Ipi menyampaikan KPK telah menginformasikan kepada Tito soal kekurangan dokumen itu. “KPK telah menghubungi dan menginformasikan kepada Mendagri agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Dalam komunikasi yang kami lakukan, kekurangan dokumen akan disampaikan pada kesempatan pertama,” katanya.

“KPK mengapresiasi para penyelenggara negara yang telah memenuhi kewajiban LHKPN nya secara periodik dengan jujur, benar, dan lengkap,” sambungnya.

Baca Juga: Hartanya Anjlok Rp1,2 Trilun, Begini Respons Santai Sandiaga Uno

Pejabat Berharta Rp8 Triliun

Sementara itu, banyak fakta-fakta yang bikin publik heboh seputar LHKPN ini. Salah satunya adalah adanya pejabat negara yang disebut KPK memiliki harta kekayaan hingga Rp8 triliun.

“Pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik yang di antara kementerian/lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp1,7 triliun. Jadi kita pikir Rp1,7 triliun minus, pada saat yang sama tertingginya bisa sampai Rp 8 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021).

Berdasarkan penelusuran dari situs LHKPN KPK, Selasa (7/9/2021), pejabat negara yang memiliki harta Rp8 triliun itu adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Tahir.

Baca Juga: Bikin Tercengang, Kepala SMKN Ini Punya Harta Rp1,6 Triliun, Direktur Telkom Kalah

Tahir tercatat menyetorkan LHKPN pada 31 Maret 2021. Harta itu merupakan harta pada 2020.

Dia memiliki harta berupa 25 unit tanah dan bangunan. Totalnya mencapai Rp182.694.669.806. Selain itu, Tahir tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin. Totalnya bernilai Rp 12.929.400.000.

Dia tercatat memiliki tiga unit Mercedes-Benz, satu unit Bentley, satu unit Toyota Alphard, dan satu unit Rolls-Royce.

Dia juga punya harta bergerak lainnya senilai Rp4.966.984.037.258. Tahir tercatat punya surat berharga Rp 8.299.811.138.809.

Baca Juga: Ketua MPR Usul Anggota DPR yang Tak Lapor LHKPN di PAW, Setuju?

Dalam LHKPN-nya, dia tercatat memiliki kas dan setara kas Rp 2.174.164.167.547 dan harta lainnya Rp 72.025.000.000 (miliar). Subtotal hartanya adalah Rp 15.708.608.413.420.

Dia tercatat punya utang Rp 6.965.269.209.267. Total harta kekayaannya ialah Rp 8.743.339.204.153.


Berita Terkait

Berita Terkini

Mahasiswa ITNY Petakan Jaringan Wifi Desa Gendayakan, Wonogiri

Melalui pemberdayaan organisasi mahasiswa, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) mengangkat program membangun desa yang dikemas dalam KKN Tematik

Mundurnya Warisan 93 Tahun Sumpah Pemuda

“Apa yang menyebabkan pemburukan itu? Konteksnya adalah masyarakat yang makin terpolarisasi, tetapi tanggung jawab politik sejak 2014 ada pada Jokowi.”

Kasus TPPU Bupati Puput, KPK Geledah Lagi 3 Rumah di Probolinggo

Tim penyidik KPK kembali menggeledah 3 rumah di Kabupaten Probolinggo pada Rabu (27/10/2021) terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari.

ASEAN-Korea Harus Optimalkan Potensi Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

ASEAN dan Republik Korea harus fokus pada dukungan pembuatan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi digital.

Pos Polisi Aceh Barat Diserbu OTK, Korban Jiwa Masih Simpang Siur

Pos Polisi Panton Reue di Gampong Manggi, Panton, Aceh Barat diberondong senjata api oleh OTK tetapi belum ada kepastian anggota kepolisian ada yang terluka atau tidak akibat insiden itu.

Satgas BLBI Ingatkan Tommy Soeharto dan Mbak Tutut Bayar Utang

Satgas BLBI akan menyarankan Tommy Soeharto dan Tutut Soeharto untuk kooperatif sebelum pemerintah mengambil tindakan lebih lanjut.

Dor! Polisi Tembak Polisi di Lombok Pakai Senapan dari Jarak Dekat

Kasus polisi tembak polisi di Lombok Timur, NTB, oleh Bripka MN yang menembak Briptu HT dari jarak dekat pada Senin (25/10/2021) menggunakan senapan serbu perorangan SS-V2 Sabhara.

Mahasiswa UNS Dorong Desa Purworejo Sragen Jadi Sentra Kambing Perah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan beternak kambing perah Sapera.

Diduga Curi Sayur, Maman Dihabisi 14 Orang dan Dikubur Hidup-hidup

Pria 50 tahun, Maman, dihabisi 14 orang dengan cara dikeroyok dan dikubur hidup-hidup di kaki Gunung Cikuray, Kecamatan Cigedung, Garut pada Selasa (21/10/2021) diduga karena mencuri sayur.

Kongres Pemuda I, Fondasi Persatuan yang Terabaikan

Sinisme terhadap bahasa Belanda, yang jadi bahasa pengantar Kongres Pemuda I, mungkin menjadikan kongres ini dianggap tidak penting dan jarang masuk ke dalam kesadaran publik bangsa ini.

10 Berita Terpopuler: Hiii... Ada Makam Misterius di Trotoal Solo Baru

Kabar tentang makam misterius di trotoar jalan utama Solo Baru menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Kamis (28/10/2021).

Wah, Pegawai Coca-Cola Dapat Hadiah Rp28 Juta Seusai Vaksin Covid

Perusahaan Coca-Cola mengumumkan akan memberikan bonus US$2.000 (Rp28 juta) jika mereka mau mendapat vaksin Covid-19.

Solopos Hari Ini: Menwa UNS di Titik Nadir

Pembubaran Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS) dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor No. 26/2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).

Diduga Nyambi Jadi Pengedar Narkoba, Polisi Dibekuk

Oknum polisi berpangkat briptu tersebut diringkus bersama empat orang lainnya dari rumah terduga bandar narkoba di Desa Suka Kaya, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang.

Kemenag: Usia 60 Tahun ke Atas Beribadah di Rumah Saja

Lansia tidak dianjurkan mengikuti aktivitas keagamaan di tempat ibadah dan disarankan beribadah di rumah masing-masing,