<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> – Pemerintah Indonesia memberikan peringatan kepada Norwegia terhadap upaya parlemen setempat menghentikan penggunaan biodiesel berbahan kelapa sawit yang notabene berasal dari Indonesia. Meski demikian, pemerintah negara itu tidak menjadikan resolusi tersebut sebagai peraturan tetap.</p><p>Menteri Perikanan Norwegia Per Sandberg sempat melakukan pertemuan dengan <a href="http://news.solopos.com/read/20180413/496/910126/jelang-musim-giling-kemendag-buka-impor-gula-mentah" target="_blank">Menteri Perdagangan</a> Enggartiasto Lukita. Dalam pertemuan tersebut Enggar mengaku telah memperingatkan Norwegia terkait atas rencana penghentian penggunaan biodiesel.</p><p>“Pemerintah Norwegia mengatakan permintaan parlemen mereka tidak bersifat mengikat dan pemerintah setempat sendiri menolak. Tetapi saya memberikan warning kalau mereka melakukan itu [penghentian penggunaan biodiesel] maka kami lakukan hal serupa,” kata Enggar di Gedung Kemendag, Rabu (18/4/2018).</p><p>Menurut data yang disampaikan Kemendag, Indonesia melakukan ekspor ke Norwegia sebesar US$64,5 juta. Sedangkan impor dari Norwegia mencapai US$237,7 juta pada 2017.</p><p>Parlemen Norwegia melakukan resolusi kepada pemerintah setempat untuk membuat dan mengeluarkan regulasi yang melarang pembelian biofuel berbasis palm oil (sawit) atau <em>by-product</em> dari palm oil.</p><p>Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Oslo, Dilla Trianti, mengatakan hingga saat ini Pemerintah Norwegia belum mengadopsi resolusi tersebut menjadi peraturan. Secara prosedur Pemerintah Norwegia harus terlebih dahulu melakukan koordinasi antar kementerian lembaga dan mengkaji aspek hukum, khususnya terkait kemungkinan-kemungkinan pertentangan isi resolusi tersebut dengan komitmen-komitmen internasional Norwegia.</p><p>KBRI Oslo juga telah menemui pejabat-pejabat Pemerintah dan Parlemen Norwegia serta pihak terkait. Pertemuan itu untuk menyampaikan kekhawatiran Indonesia dan memperoleh klarifikasi terkait resolusi parlemen dimaksud. Salah satu klarifikasi yang diterima antara lain bahwa resolusi itu bukan merupakan posisi Pemerintah Norwegia dan tidak secara khusus menargetkan negara tertentu termasuk Indonesia.</p><p>Permintaan parlemen setempat kata Dilla lebih ditujukan untuk menjamin aspek deforestation-free pada biofuel berbasis minyak sawit. Pemerintah Norwegia menegaskan komitmennya terhadap berbagai kerja sama Indonesia-Norwegia, termasuk dalam kerangka REDD+ yang telah berjalan dengan baik dan mendukung upaya mewujudkan <em>sustainable palm oil</em> di Indonesia.</p><p>“Hingga saat ini, tidak terdapat peraturan dan ketentuan Norwegia yang melarang impor CPO maupun produk turunannya,” kata Dilla melalui keterangannya kepada <em>Bisnis/JIBI</em> belum lama ini.</p><p>Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Iklim (KLHI) Norwegia menunjukkan penggunaan palm oil kurang dari 1% dari total biofuel Norwegia. Sementara berdasarkan data Biro Statistik Norwegia, keseluruhan impor palm oil dan by-product palm oil Norwegia dari Indonesia juga relatif kecil, yaitu kurang dari 1% keseluruhan produk yang diimpor Norwegia dari Indonesia.</p>
Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
