SOLOPOS.COM - Anies Baswedan mengunjungi lokasi pengungsian warga di Masjid Hasyim Asy'ari, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020). (Antara-Ricky Prayoga)

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi angkat bicara terkait bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah ibu kota pada 1 Januari 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tak asal beda.

Prasetio mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melanjutkan kembali program normalisasi sungai yang dihentikan sejak dua tahun silam.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

"Gubernur Anies lebih baik konsentrasi penanganan banjir. Jangan asal beda dengan tidak melanjutkan normalisasi, tetapi naturalisasi enggak dijalanin juga," ujarnya ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1/2020).

Ternyata! Banjir Jakarta Juga Dipicu Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Politisi PDIP tersebut menilai langkah Anies menghentikan normalisasi karena tidak ingin mengikuti program yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya, yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat.

Padahal, lanjutnya, normalisasi merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan lebar dan kedalaman 13 sungai yang melewati wilayah DKI Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Sunter, Kali Cakung, Kali Cipinang, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Moovekart, Kali Grogol, Kali Baru, Kali Baru Timur, dan Kali Krukut.

"Tidak semua wilayah di tengah kota bisa dilakukan naturalisasi, paling ya sungai di Cilandak, Pesanggrahan, atau Condet. Itu sudah dilakukan kok sama pemerintah sebelumnya. Nah, yang di tengah kota dinormalisasi, itu wajib hukumnya," ucap Pras.

Sendirian Sejak Desember, Dosen di DIY Ditemukan Membusuk dalam Kamar

Meski demikian, dia mengaku tidak ingin menyalahkan pihak manapun soal musibah banjir yang melanda Jabodetabek. Namun, Prasetio meminta agar Anies bisa bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono soal kelanjutkan program penanganan banjir.

Pemprov DKI dan pemerintah pusat harus menyatukan visi agar banjir tidak lagi terjadi di Jakarta. "Saya sudah ngomong sejak akhir 2019, Pak Anies dan Pak Basuki duduk bareng deh. Normalisasi itu kan tujuannya memperluas lebar dan memperdalam sungai," imbuhnya.

Seperti diketahui, Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI No 31/2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

Copot Bendera Klub Bola DIY, Pelajar Tusuk Suporter Pakai Bayonet

Berbeda dengan normalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai. Dua tahun berselang, konsep naturalisasi tak kunjung diterapkan. Anies berkilah program normalisasi sungai tidak akan menyelesaikan masalah banjir di Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya