Harianjogja.com, JOGJA- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY Rani Sjamsinarsi mengatakan normalisasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah dilakukan mulai kemarin (26/8/2014). Hal ini dilakukan seiring dengan kebijakan pusat untuk memenuhi semua permintaaan masyarakat.
“Normalisasi diprioritas di wilayah Kota dulu, baru kemudian ke daerah lain,” ujarnya di sela- sela syawalan abdi dalem keprajan di Bangsal Kepatihan, Rabu (27/8/2014).
Promosi Tragedi Simon dan Asa Shin Tae-yong di Piala Asia 2023
Akan tetapi, kata dia, normalisasi pada hari pertama kemarin tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena terbatasnya truk di Depo Rewulu sehingga antrean masih banyak ditemui di SPBU- SPBU.
Kendati telah ada normalisasi, Rani menyayangkan belum ada keterangan resmi dari Pertamina terkait kuota DIY. Ia berharap pada pertemuannya dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hari ini (28/8/2014) terkait kuota dapat disampaikan.
Rani mencatat selama ada pembatasan BBM ini, permintaan masyarakat pada bahan bakar non-subsidi mengalami peningkatan sampai lima kali lipat sehingga banyak SPBU yang kehabisan stok pertamax. Dari fakta ini, dia berasumsi sebenarnya banyak masyarakat yang mampu membeli BBM non-subsidi.
“Kalau biasa 30.000 liter pertamax, per harinya kini naik menjadi 150.000 liter,” ungkapnya.
Menurut dia jika konsumsi BBM non-subsidi itu dipertahankan, subsidi BBM dapat berkurang sebesar Rp300 triliun setiap tahun. Adapun anggaran itu dapat dialihkan untuk pembangunan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
