Anton A. Setyawan/Dokumen Solopos

Solopos.com, SOLO -- Tiga ekonom asal Amerika Serikat, yaitu Michael Kremer, Esther Duflo, dan Abhijit Banerjee, menerima hadiah bergengsi Nobel Ekonomi atas kontribusi mereka dalam pemberantasan kemiskinan global.

Ketiga ekonom tersebut menggunakan pendekatan eksperimen lapangan, meneliti fenomena kemiskinan di beberapa negara berkembang (salah satunya Indonesia), dan menemukan bahwa cara praktis mengurangi kemiskinan di negara berkembang adalah dengan memberikan subsidi pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Beberapa hal yang menarik dan relevan dari penelitian penerima Nobel tahun ini adalah, salah satu riset yang dilakukan Esther Duflo yang juga menjadi disertasi untuk meraih gelar akademis PhD pada 1999, kebijakan pembangunan sekolah dasar atas instruksi presiden atau SD inpres di Indonesia pada 1970-an yang menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia pada 1980-an.

Selain itu, ada kajian lain tentang subsidi di sektor kesehatan dengan setting Afrika Selatan era pasca-apartheid. Minggu (20/10) kemarin Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemerintahan periode II Presiden Joko Widodo ini punya pekerjaan yang serius terkait masalah kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2019 menurun menjadi 25,14 juta orang, menurun 0,80 juta orang kalau dibandingkan pada Maret 2018. Secara persentase jumlah ini sama dengan 9,41% dari total populasi pendudukan Indonesia. Adapun angka Gini ratio yang menunjukkan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia pada Maret 2019 juga menurun menjadi 0,317 untuk perdesaan.

Angka ini turun dari 0,324 pada Maret 2018. Angka Gini ratio perkotaan lebih tinggi, yaitu 0,392. Secara total angka Gini ratio di Indonesia tercatat 0,382. Ini angka yang masih tergolong tinggi untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan sebuah negara.

Pada periode I pemerintahan Presiden Joko Widodo mengandalkan dua program untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk memberikan subsidi kesehatan pada kelompok masyarakat miskin dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memberikan subsidi pendidikan pada kelompok masyarakat miskin.

Apakah dengan kebijakan pemberantasan kemiskinan yangsudah dilakukan sekarang bisa menyelesaikan masalah struktural dalam perekonomian Indonesia, yaitu kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan?

Sumber Daya Manusia

Pembangunan pendidikan dan kesehatan bertujuan membangunn sumber daya manusia yang berkualitas. Data laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 yang dikeluarkan oleh United National Development Programme menunjukkan Indonesia menempati rangking ke-116 dari 189 negara dengan nilai IPM 0,694.

Indonesia masih di bawah Filipina yang berada di peringkat ke-113, Thailand di peringkat ke-83, dan Malaysia yang berada di peringkat ke-57. IPM merupakan ukuran yang menunjukan kualitas sumber daya manusia sebuah negara berdasarkan aspek pendidikan dan kesehatan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2018 angka IPM Indonesia 71,39, meningkat bila dibandingkan pada 2017 yang mencapai 70,81. Jika dilihat dari angka IPM setiap provinsi, kesenjangan kesejahteraan semakin terlihat. Angka IPM tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta, yaitu 80,47, disusul DIY dengan IPM 79,53 dan Kalimantan Timur dengan IPM 75,83.

Adapun IPM terendah adalah Papua, yaitu 60,66, kemudian Papua Barat dengan IPM 63,74 dan Nusa Tenggara Timur dengan IPM 64,39. Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang dimaksudkan untuk meningkatkan IPM Indonesia ternyata belum optimal karena kondisi geografis di negara ini dan kesenjangan antarprovinsi.

Bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan dasar, masih terkendala banyak persoalan. Data IPM dari BPS menunjukkan rata-rata penduduk Indonesia menyelesaikan pendidikan hanya sampai kelas IX atau lulus SMP. Angka partisipasi pendidikan di level SD 99% dan level SMP 95%. semakin tinggi level pendidikan, angka partisipasi pendidikan semakin berkurang.

Kualitas pendidikan Indonesia juga tercermin dari potret pengangguran terbuka yang didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Hal ini agak ironis mengingat SMK sebagai sekolah vokasi seharusnya menyiapkan sumber daya manusia siap kerja.

Sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, isu kesehatan didominasi oleh pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggap bermasalah. Berbagai pendapat terkait pengelolaan lembaga ini mengemuka.

Ada yang menekankan penataan agar BPJS tidak defisit. Ada pendapat yang menyatakan jika BPJS defisit otomatis harus didanai APBN karena masalah kesehatan adalah salah satu urusan yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah sesuai amanat UUD 1945.

Implikasi Kebijakan

Kemiskinan adalah persoalan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Ada pendapat pesimistis yang menyatakan negara berkembang tidak bisa menghilangkan sama sekali fenomena kemiskinan karena struktur ekonomi yang bermasalah.

Penerima Nobel Ekonomi 2019 menunjukkan dengan kajian empiris bahwa kunci mengatasi kemiskinan adalah dengan fokus pada kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan. Kajian yang dilakukan Kremer, Duflo, dan Banerjee di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika memberikan saran kebijakan tentang solusi praktis mengatasi kemiskinan, yaitu pemberian subsidi dan penataan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Duflo (1999) mengkaji program SD inpres di Indonesia yang berhasil meningkatkan IPM Indonesia pada 1970-an dan 1980-aan menjadi cermin yang baik bagi pemerintah saat ini untuk menyusun kebijakan terobosan di bidang pendidikan dalam kerangka pemberantasan kemiskinan.

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan mengemukakan pada periode kedua pemerintahan sudah tidak ada beban politik. Pemberantasan kemiskinan oleh pemerintahan periode ini dijanjikan menjadi prioritas dengan mengutamakan pembiayaan APBN untuk membangun sumber daya manusia.

Kebijakan pemberantasan kemiskinan dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan bisa jadi tidak strategis untuk ”membalas budi” para pendukung, namun demikian ini justru menjadi ujian bagi pemerintah Presiden Joko Widodo periode II, apakah akan memberikan warisan kebijakan pemberantasan kemiskinan yang baik atau hanya menggunakan tema kemiskinan untuk kepentingan politik jangka pendek.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten