New Normal: Latah dan Salah Kaprah?
Arif Budisusilo (JIBI/Bisnis Indonesia)

Solopos.com, SOLO -- Gara-gara wabah Covid-19 istilah ini tiba-tiba populer: new normal. Banyak orang menyebut, mulai dari pejabat teras hingga rakyat jelata. Istilah new normal merujuk pada situasi baru yang membentuk perilaku baru. Keadaan yang tiba-tiba berubah, lalu menciptakan kebiasaan baru.

New normal dimaknai sebagai keadaan saat ini setelah beberapa perubahan dramatis telah terjadi. New normal adalah situasi tak biasa yang menggantikan keadaan yang biasa. New normal alias kenormalan baru mendorong seseorang menerima kejadian yang sebelumnya tidak biasa dan kini menjadi hal biasa.

Oxford Dictionary menjelaskan the new normal sebagai a previously unfamiliar or atypical situation that has become standard, usual, or expected. Situasi yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak biasa, lalu (kini) telah menjadi standar, menjadi biasa, atau bahkan menjadi yang diharapkan.

Dalam konteks wabah Covid-19, situasi kehidupan saat ini sebenarnya sangatlah tidak biasa alias tidak normal. Itu bila merujuk situasi sebelum Covid-19. Merujuk pada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Orang tinggal di rumah, tidak melakukan aktivitas rutin yang sebelumnya dilakukan di luar rumah.

Tidak bersekolah. Tidak pergi ke tempat ibadah. Tidak dine-in di restoran, cukup pesan antar atau take-away. Juga tidak jalan-jalan pelesiran, bahkan tidak pergi ke kantor, melainkan bekerja dari rumah, work from home. Kebiasaan semacam itu, sebelum pandemi Covid-19, pasti dianggap tidak normal.

Pada masa lalu, seorang karyawan yang bekerja di rumah, meski outcome atau hasil unjuk kerjanya jelas, pasti dipersalahkan oleh manajer. Dulu, tidak mengisis presensi di kantor berarti tidak masuk kerja. Begitu kira-kira. Sebelum wabah Covid-19, yang disebut bekerja di kebanyakan perusahaan adalah kalau Anda datang ke kantor dan tempelin jari ke mesin presensi.

Itu dulu. Sekarang situasi berubah. Dunia berubah. Demi mencegah penularan Covid-19 yang lebih luas, orang tidak datang ke kantor, melainkan bekerja di rumah, apalagi orang takut sakit. Takut mati. Setelah wabah Covid-19 nanti, bisa jadi sebagian kebiasaan tersebut akan tetap dilakukan. Jadilah new normal. Situasi kenormalan baru.

***

Bagi banyak orang, pandemi Covid-19 ini dianggap sebagai disruptor kehidupan yang paling tragis. Menghasilkan situasi kenormalan baru yang jauh berbeda. Bisa jadi kehidupan sehari-hari akan berubah drastis. Yang biasanya cuek tidak pakai masker, sekarang menjadikan masker sebagai aksesori wajib saat keluar rumah.

Bisa jadi pula hand sanitizer menjadi bekal wajib saat bepergian. Ritual cium pipi kiri-kanan akan ditinggalkan oleh sebagian kalangan. Sopir taksi, boleh jadi, akan memasang kaca pembatas dengan penumpang (seperti di Hong Kong dan Jepang), agar "terisolasi" dari kemungkinan terpapar droplet atau percikan penumpang manakala batuk atau bersin.

Pola kerja boleh jadi akan banyak berubah. Bisnis juga berubah karena perubahan perilaku konsumen yang menjalani kehidupan kenormalan baru. Dalam konteks ekonomi, istilah new normal kali pertama muncul saat krisis keuangan 2008. Mencuat kembali saat krisis komoditas 2012 dan belakangan ini saat pandemi Covid-19.

Istilah itu digunakan untuk menyiratkan sesuatu yang sebelumnya dinilai "tidak normal" telah "menjadi biasa". Misalnya, setelah crash harga komoditas pada 2012, pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dianggap sebagai kenormalan baru. Ekonomi Tiongkok yang dulu pernah tumbuh di atas 10%, belakangan hanya tumbuh 6%, dianggap sebagai pertumbuhan kenormalan baru.

Begitu pula ekonomi Indonesia yang dulu pernah tumbuh di atas 7%, lalu beberapa tahun terakhir hanya tumbuh di kisaran 5%, juga dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi kenormalan baru. Hari ini pandemi Covid-19 kian mengubah dunia. Pandemi ini telah dan akan men-drive perubahan ekonomi, terlebih difasilitasi oleh perkembangan teknologi yang pesat akhir-akhir ini.

Dalam sebuah kesempatan, saya mendapat cerita dari Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, ihwal new normal pascapandemi Covid-19. Menurut dia, keadaan new normal dalam konteks kehidupan post-Covid19 adalah kombinasi antara pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat dan perilaku ekonomi digital.

Prof. Bambang menyebut sebagai less-contact economy. Saya nggak tahu persis, barangkali terminologi itu mengadopsi istilah less-cash society, yang muncul pada awal dasawarsa 2000-an, saat Bank Indonesia memperkenalkan kampanye transaksi nontunai.

Prof. Bambang menjelaskan less-contact economy akan efektif manakala Indonesia siap dengan peningkatan utilisasi teknologi digital. Itu perlu didukung investasi infrastruktur teknologi informasi yang menjangkau seluruh anak bangsa di pelosok Indonesia.

***

Sayangnya, belakangan ini banyak pihak latah menggunakan istilah new normal, atah, bahkan salah kaprah. Para pejabat pemerintah turut latah. Kita sering mendengar ada rencana kebijakan tahapan-tahapan new normal. Batin saya, new normal kok ditahapkan. Aneh pula ada yang mencetuskan perlunya pelatihan new normal.

Tak mengherankan kemudian banyak orang bingung, bahkan menjadikannya bahan olok-olok. Misalnya, kalau kafe dan mal boleh buka, mengapa masjid tak dibuka juga? Olok-olok semacam itu sah-sah saja. Dunia informasi daring memungkinkan isu apa saja jadi bahan olok-olok yang berkembang dalam percakapan-percakapan virtual.

Di banyak lini masa media sosial. Juga di grup-grup aplikasi pesan. Saya tidak ingin ikutan bingung. Biasa saja. Ini memang ekses komunikasi publik new normal. Saya hanya bertanya-tanya, mengapa pemerintah demen sekali pakai istilah new normal.

Rasanya narasi new normal tidak relevan, mengingat tujuan sebenarnya adalah mengaktifkan kembali ekonomi yang mati suri. Banyak negara melakukan langkah serupa. Presiden Donald Trump berulang kali ingin segera membuka kembali (reopening) ekonomi Amerika Serikat untuk menyelamatkan para pengangguran yang kini sudah mencapai 41 juta orang.

Buat saya,  narasi kampanye new normal ini rancu dengan pembukaan kembali ekonomi. Mengapa kita tidak memakai bahasa lugas saja: ekonomi yang mati suri dihidupkan lagi. Alih-alih kampanye tahapan new normal, kampanye tahapan reopening ekonomi akan lebih tepat sasaran, apalagi bila memang pemerintah yakin pandemi Covid-19 sudah terkendali.

Kampanye menghidupkan kembali ekonomi boleh saja dimulai dari membuka kembali mal lantaran banyak yang kehilangan pekerjaan gara-gara mal kelamaan nggak beroperasi. Juga sektor ekonomi lainnya, yang membuka kembali lapangan kerja. Itu sekadar ilustrasi belaka. Jangan salah kira.

Bukan berarti saya setuju membuka mal segera, tanpa memperhitungkan risiko penyebaran Covid-19. Ilustrasi tersebut cuma sekadar contoh, untuk penjelasan dengan narasi yang sederhana. Di banyak negara lain, reopening ekonomi memang ada prakondisi.

Mereka melakukan setelah kasus Covid-19 mulai flattening alias melandai. Bukan saat kasus penularan masih tinggi. Menjelaskan dengan gamblang tujuan dan tahapan re-opening ekonomi saja rasanya tidak cukup. Mengapa? Masyarakat butuh ketenangan secara psikologis.

Banyak yang menduga, usia psikologis pandemi Covid-19 ini akan jauh lebih lama "menghantui" banyak orang. Wabah Covid-19 ini telah mencuci otak kebanyakan warga. Lantaran takut virus, mereka membatasi aktivitas bahkan ke lingkungan terdekat sekalipun.

Dalam kondisi semacam itu, membuka mal tidak serta-merta menggairahkan kembali ekonomi. Langkah itu perlu disertai kesungguhan pemerintah menghentikan penyebaran virus corona itu sendiri. Bolehlah mencontoh cara Tiongkok. Setelah membuka kembali ekonomi, Tiongkok menerapkan sistem pelacakan pasien berbasis teknologi tracking yang efektif.

Teknologi itu bukan cuma melacak, sekaligus memantau penyebaran virus, serta menganalisis data tentang tingkat penularan dan pergerakan pasien yang terinfeksi. Meski ada isu privasi, jika cara ini bisa diadopsi, langkah antisipasi pemerintah akan jauh lebih kuat.

Hal itu akan memberikan ketenangan bagi masyarakat sehingga tak perlu ketakutan beraktivitas terbuka kembali. Sebaliknya, tanpa kesungguhan memastikan wabah itu semakin terkendali, langkah membuka ekonomi akan sia-sia saja. Bila salah langkah, bisa jadi malah akan menimbulkan ongkos ekonomi yang lebih mahal dan pulih dalam waktu lebih lama.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho